KBRN, Surabaya: Usulan Presiden Prabowo membangun Kampung Haji Indonesia di Mekkah untuk meningkatkan layanan haji mendapat berbagai komentar. Pakar Ekonomi Internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (UNAIR), Prof Rossanto Dwi Handoyo Ph D, menilai proyek ini perlu dikaji hati-hati karena sifatnya musiman.

“Infrastruktur yang hanya digunakan setahun sekali berpotensi jadi pemborosan besar,” kata Rossanto, Sabtu (17/5/2025).

Jemaah haji Indonesia sekitar 220 ribu per tahun. Namun, penggunaan aset hanya 1–2 bulan.

Ia tidak menutup kemungkinan aset digunakan untuk umroh sepanjang tahun. Ini bisa menambah efisiensi.

“Sewakan untuk umroh setelah haji, bisa jadi opsi. Tapi lokasi harus strategis,” katanya.

Jemaah umroh biasanya memilih lokasi dekat Masjidil Haram. Jarak maksimal 5 kilometer masih layak.

Namun, harga tanah sangat mahal dan dikuasai jaringan hotel besar. Ini jadi tantangan serius.

Prof Rossanto menyarankan pembiayaan tidak mengandalkan APBN. Perlu libatkan BPKH dan BUMN.

“BPKH bisa arahkan investasi ke proyek ini lewat skema syariah atau joint venture," ucapnya.

Ia menegaskan pentingnya perhitungan matang sebelum proyek dimulai. Risiko fiskal harus diantisipasi.

“Kampung Haji mencerminkan ambisi diplomasi publik. Tapi perlu manajemen berbasis syariah dan rasional,” katanya mengakhiri.