RRI.CO.ID, Surabaya - Sebanyak 447 anak di Jawa Timur resmi memperoleh penetapan perwalian melalui megiatan perwalian serentak di 38 kabupaten/kota, Kamis 16 Juli 2026. Penetapan itu menjadi memberikan kepastian bagi anak yatim piatu, terlantar hingga disabilitas dapat mengakses berbagai hak sipil, termasuk layanan pendidikan dan kesehatan dari pemerintah.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Jatim, Luhur Istighfar mengatakan, kegiatan ini merupakan kolaborasi bersama pengadilan dan pemerintah daerah. Melalui kegiatan ini menjadi bukti pemerintah hadir bagi seluruh kalangan masyarakat.

"Melalui penetapan perwalian yang sah secara hukum, kita telah membuka jalan bagi anak-anak untuk mendapatkan kepastian identitas hukum, menjamin hak pendidikan dan fasilitas kesehatan dari pemerintah, serta melindungi hak atas harta peninggalan orang tua agar tidak disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab," kata Luhur.

Menurut Luhur, Kejaksaan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga bertransformasi menjadi institusi yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Negara memberikan wewenang kepada Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pengangkatan wali bagi anak di bawah umur yang terlantar atau tidak memiliki wali yang sah. Jaksa Pengacara Negara hadir sebagai representasi negara untuk melindungi hak-hak keperdataan anak-anak yang paling rentan," tuturnya.

Ia juga berpesan kepada seluruh wali yang telah ditetapkan agar menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab merawat anak-anak dengan baik. Sehingga, dapat membentuk generasi bangsa yang unggul dan berdaya saing.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, legalitas perwalian akan memastikan hak-hak anak dalam pendidikan, kesehatan hingga perlindungan sosial dapat terpenuhi. "Bagaimana anak-anak ini mendapatkan perwalian sehingga hak yang dimiliki benar-benar bisa mereka rasakan. Anak-anak inilah yang kelak akan meneruskan perjuangan dan menjaga kota ini," ujar Eri.

Eri menegaskan Pemerintah Kota Surabaya akan terus berkomitmen memastikan pemenuhan hak anak melalui asesmen sosial, pendampingan pendidikan, hingga perlindungan kesejahteraan. "Kami ingin menyelamatkan anak-anak ini agar mendapatkan kepastian hukum yang sah," ujarnya mengakhiri.