RRI.CO.ID, Surabaya - Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Kota Surabaya menilai Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas) perlu evaluasi dari segala sisi oleh pemerintah untuk menentukan regulasi yang tepat bagi para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) atau platform digital di Indonesia.

Ketua Komnas PA Kota Surabaya, Syaiful Bachri saat dihubungi RRI mengatakan regulasi PP Tunas merupakan langkah positif yang di inisiasi oleh pemerintah, namun perlu ditinjau kembali soal efektivitas karena fakta dilapangan masih ada celah penyalahgunaan dari platform.

“Kalau kita mau melihat tentang efektivitas platform tersebut, masih sangat terbatas dan sangat masih diperdebatkan, apalagi menghadapi tantangan yang besar di lapangan. Salah satunya adalah kemungkinan anak mengakses media sosial memakai akun orang tua,” ujar Syaiful.

Dirinya mencontohkan pada salah satu aplikasi game yang sudah diberlakukan pembatasan fitur obrolan bagi pengguna yang belum terverifikasi, namun masih bisa disalahgunakan oleh anak dengan cara login menggunakan akun orang tua.

“Contoh kayak Roblox itu masih bisa diakses oleh anak dengan menggunakan akun keluarga. Nah kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi keterbatasan administrasi masih banyak celah untuk bisa dipakai oleh anak-anak dan menunjukkan bahwa anak masih bisa mengakali sistem tersebut,” ungkapnya.

Ini menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup untuk membatasi peluang penyalahgunaan, namun perlu adanya pengawasan dari keluarga serta literasi digital bagi seluruh masyarakat untuk ikut mendukung kesuksesan PP Tunas.

Terlebih, dirinya bersama Densus 88 menemukan beberapa fakta dari adanya proses komunikasi via obrolan di berbagai platform digital yang berujung pada munculnya paham radikalisme, neo nazi, bahkan hingga perdagangan manusia.

“Itu sudah kita ketahui dari pelaporan teman-teman yang ada di Densus 88 dengan adanya radikalisme, termasuk juga neo nazi, dan yang lebih parah adalah platform ataupun bisnis open BO yang sekarang marak banget itu terjadi,” ucapnya.

Menurutnya hal tersebut perlu segera diantisipasi dengan upaya yang komprehensif dan melibatkan seluruh pihak masyarakat, serta membangun kesadaran kolektif bangsa demi terwujudnya cita-cita Indonesia Emas 2045.

“Yang perlu kita sadari bahwa penerus bangsa ini kan nantinya akan dibawa oleh anak muda, tentu ini tugas kita bersama, tidak bisa satu dua pihak saja untuk mengatasi masalah ini, yang menjadi landasan kita untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 mendatang,” katanya.