RRI.CO.ID, Sidoarjo - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendorong percepatan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sidoarjo. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus membuka peluang pasar ekspor.
Dorongan itu disampaikan BHS saat bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN) memberikan bimbingan teknis standardisasi bagi pelaku UMKM di Sidoarjo. Menurutnya, potensi UMKM di daerah tersebut sangat besar, tetapi belum seluruh produk memiliki standardisasi yang dapat memperkuat daya saing.
“Sekitar 200.000 sampai 250.000 UMKM ada di Sidoarjo. Yang menghasilkan produk berkualitas sekitar 100.000. Mereka menginginkan secara bertahap bisa mendapatkan SNI,” kata BHS, Sabtu 5 September 2026.
BHS meminta BSN mempercepat proses pembinaan dan sertifikasi agar semakin banyak produk UMKM Sidoarjo memenuhi standar nasional. Ia menilai sejumlah produk lokal memiliki kualitas dan cita rasa yang sangat kompetitif, termasuk pastel, klepon, dan abon.
“Saya sudah titipkan kepada pimpinan BSN, Pak Sigit, agar percepatan UMKM Sidoarjo mendapatkan SNI bisa direalisasikan,” ujarnya.
Selain SNI, BHS juga menyoroti tingginya biaya sertifikasi tertentu yang menjadi hambatan bagi UMKM untuk menembus pasar ekspor. Ia meminta lembaga sertifikasi memberikan perlakuan khusus bagi pelaku usaha kecil.
“Kalau UMKM harus dibebaskan, kalau perlu. Tapi kalau harus bayar, tidak boleh lebih dari Rp1 juta. UMKM jangan dipersulit dan jangan diberikan harga yang mahal,” tegasnya.
BHS juga mengimbau pelaku UMKM memanfaatkan berbagai program pemerintah, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program pembiayaan lainnya. Menurutnya, dukungan pembiayaan harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, kualitas, serta daya saing usaha.
Sementara itu, Pranata Humas Ahli Muda BSN Sigit Widyanarko mengatakan program SNI Bina UMKM diberikan secara gratis bagi produk UMKM yang memenuhi kriteria. Fasilitas tersebut mencakup proses pembinaan hingga produk memenuhi persyaratan untuk dapat beredar lebih luas.
“Untuk SNI sendiri lebih mudah karena semuanya gratis, khususnya untuk produk-produk kecil dengan risiko rendah,” kata Sigit.
Ia menyebut sejumlah persoalan yang masih banyak dikeluhkan pelaku UMKM justru berada pada pemenuhan persyaratan lain, seperti sertifikasi halal dan perizinan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Karena itu, diperlukan sinergi lintas lembaga agar proses standardisasi produk UMKM tidak terhambat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....