DPRD Sidoarjo Soroti Kredit Bermasalah BPR Delta Artha Rp83,85 Miliar

RRI.CO.ID, Sidoarjo - Komisi B DPRD Sidoarjo meminta evaluasi terhadap kinerja PT BPR Delta Artha (Perseroda) menyusul kredit bermasalah bank milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo itu yang mencapai Rp83,85 miliar pada September 2025.

Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo Bambang Pujianto mengatakan evaluasi diperlukan untuk mengetahui sumber persoalan kredit bermasalah, termasuk jumlah nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran serta kendala penyelesaiannya.

"Tentu kami akan melakukan evaluasi terhadap kinerja BPR Delta Artha, termasuk terkait kredit macet yang cukup tinggi ini," ujar Bambang.

Berdasarkan Laporan Publikasi Triwulanan BPR Delta Artha, Laporan Kualitas Aset Produktif posisi September 2025, kredit bermasalah tersebut terdiri atas kredit kurang lancar Rp24,88 miliar, kredit diragukan Rp21,51 miliar, dan kredit macet Rp37,46 miliar.

Jika ketiga kategori tersebut dijumlahkan, total kredit bermasalah mencapai Rp83,85 miliar. Pada periode yang sama, rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) bruto tercatat 9,65 persen, sedangkan NPL neto sebesar 8,47 persen.

Total aset produktif BPR Delta Artha pada September 2025 mencapai Rp905,12 miliar. Sementara kredit kepada pihak tidak terkait tercatat sekitar Rp735,14 miliar.

Bambang mengatakan DPRD membutuhkan informasi lebih rinci mengenai nasabah bermasalah dan faktor yang menyebabkan kredit tersebut belum terselesaikan.

Berdasarkan data yang digunakan dalam pembahasan DPRD, rasio NPL BPR Delta Artha tercatat 3,92 persen pada 2022 dan meningkat menjadi 6,80 persen pada 2024. Pada September 2025, NPL neto tercatat 8,47 persen, sedangkan NPL bruto mencapai 9,65 persen.

Sementara itu Direktur Kepatuhan BPR Delta Artha, Willy Filosofia, mengatakan kualitas kredit tidak hanya dilihat dari rasio NPL, tetapi juga dari nilai nominal kredit bermasalah.

"Dari total Rp83,85 miliar kredit bermasalah tersebut, porsi terbesar berada pada kategori macet, yakni Rp37,46 miliar," kata Willy, Rabu 11 Agustus 2026.

Menurut Willy, kondisi tersebut membutuhkan penanganan melalui pencadangan, penagihan, restrukturisasi, maupun langkah penyelesaian kredit lainnya.

Selain kredit bermasalah, laporan September 2025 juga mencatat penyaluran kredit kepada pihak terkait sebesar Rp9,145 miliar.

Dari jumlah tersebut, Rp7,545 miliar berada dalam kategori lancar dan Rp1,6 miliar masuk kategori diragukan.

Willy menegaskan status sebagai pihak terkait tidak otomatis berarti kredit tersebut bermasalah."Keberadaan kredit kepada pihak terkait menjadi bagian lain yang perlu dicermati dalam tata kelola bank," ujarnya.

Menurut dia, proses persetujuan kredit, pihak yang berwenang memberikan persetujuan, kualitas pembayaran, serta kesesuaian penyaluran dana dengan ketentuan yang berlaku perlu menjadi perhatian.

Data periode berikutnya menunjukkan nilai kredit kepada pihak terkait masih berada di kisaran Rp9 miliar. Pada Desember 2025 tercatat sekitar Rp9,07 miliar, Maret 2026 sekitar Rp9,21 miliar, dan Juni 2026 sekitar Rp9,07 miliar.

Willy mengatakan besaran kredit tersebut perlu dilihat bersama dengan modal, total penyaluran kredit, dan kualitas pembayaran masing-masing fasilitas.

Manajemen BPR Delta Artha sebelumnya menyatakan menyiapkan restrukturisasi dan penagihan intensif untuk menekan kredit bermasalah. Perkembangan langkah tersebut akan terlihat dari perubahan kualitas kredit dan rasio NPL pada periode berikutnya.

Sebagai BUMD milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, kinerja BPR Delta Artha menjadi perhatian pemegang saham. Evaluasi terhadap kualitas kredit dan penanganan kredit bermasalah menjadi bagian dari pembahasan kinerja perusahaan.