RRI.CO.ID, Surabaya - Upaya menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) tidak selalu harus ditempuh lewat kenaikan harga. Ekonom menilai, pemerintah masih memiliki ruang untuk menekan penggunaan BBM tanpa menambah beban masyarakat.

Ekonom Universitas Surabaya (Ubaya), Firman Rosjadi Djoemadi, mengatakan pengalihan anggaran operasional pemerintah menjadi subsidi yang lebih tepat sasaran bisa menjadi solusi. Menurutnya, langkah ini lebih efektif dalam menjaga daya beli dibandingkan penyesuaian harga di pasar.

“Pemerintah sebenarnya punya ruang fiskal yang bisa dioptimalkan untuk memperkuat daya beli masyarakat,” ujar Firman, Selasa 31 Maret 2026.

Ia menjelaskan, efisiensi energi di lingkungan birokrasi menjadi kunci membuka ruang fiskal tersebut. Penghematan dari perjalanan dinas hingga penggunaan listrik kantor dinilai dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih produktif bagi masyarakat.

Selain itu, penerapan sistem kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN) dinilai mampu menekan konsumsi energi secara signifikan. Dengan mobilitas yang berkurang, kebutuhan BBM di sektor transportasi juga ikut menurun.

“Work from anywhere bagi ASN bisa menekan biaya transportasi dan listrik,” jelasnya.

Di sisi lain, Firman menekankan pentingnya percepatan pemanfaatan gas alam cair atau LNG sebagai pengganti bahan bakar impor. Indonesia, kata dia, memiliki cadangan gas domestik yang cukup besar dan bisa dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG dan minyak bumi.

“Cadangan gas kita besar dan bisa dimaksimalkan sebagai substitusi energi,” katanya.

Pengembangan infrastruktur gas perkotaan pun dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Upaya ini dianggap lebih realistis untuk jangka panjang di tengah tingginya ketergantungan impor energi fosil.

Sementara itu, untuk sektor industri, Firman mengingatkan agar efisiensi energi tidak dilakukan pada proses produksi utama. Menurutnya, langkah tersebut justru berisiko menekan output dan mengganggu aktivitas ekonomi.

“Penghematan di industri sebaiknya dilakukan di sektor pendukung, bukan di proses produksi,” ujarnya.

Sebagai langkah tambahan, ia mendorong pemberian insentif untuk percepatan adopsi kendaraan listrik. Skema ini dinilai lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku konsumsi energi dibandingkan kebijakan yang bersifat menekan.

Firman menambahkan, kondisi psikologis masyarakat yang tengah cemas terhadap isu energi global perlu direspons dengan kebijakan yang menenangkan. Insentif dan kemudahan akses energi alternatif dinilai dapat mempercepat transisi tanpa memicu gejolak.

“Dalam situasi seperti ini, kebijakan yang memberi insentif akan lebih mudah diterima masyarakat,” ujarnya menuturkan.