KBRN, Surabaya: Komisi C DPRD Jawa Timur menggandeng Bank Jatim dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk memastikan tersedianya skema kredit yang ramah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), baik melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun program Prokesra.

Anggota DPRD Jatim Lilik Hendarwati, mengatakan kemitraan tersebut menjadi langkah strategis untuk menjawab persoalan utama UMKM, yakni keterbatasan akses permodalan. Menurutnya, pembiayaan yang mudah dan terjangkau menjadi kunci penguatan sektor usaha kecil.

“Permodalan ini menjadi kunci. Kami di Komisi C bermitra dengan Bank Jatim dan BPR agar benar-benar memberikan skema kredit yang ramah UMKM,” ujar Lilik, Senin (12/1/2026).

Lilik menilai UMKM telah terbukti sebagai sektor paling tangguh, termasuk saat krisis pandemi Covid-19. Ketangguhan tersebut perlu diimbangi dengan dukungan kebijakan agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi mampu naik kelas.

Ia menyebut program Prokesra yang dijalankan BPR mendapat respons positif dari masyarakat. Tingginya minat pelaku UMKM menunjukkan besarnya kebutuhan pembiayaan berbunga ringan dan prosedur yang sederhana.

Untuk menjaga keberlanjutan program pembiayaan tersebut, DPRD Jawa Timur saat ini mengawal pembahasan Raperda penyertaan modal bagi BPR. Kebijakan ini diharapkan memberi ruang lebih luas bagi BPR menyalurkan kredit kepada UMKM.

“Penyertaan modal ini bukan untuk kepentingan perbankan, tetapi agar UMKM bisa terus mendapat akses pembiayaan dan berkembang,” tegas Lilik.