KBRN, Surabaya: PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) yang merupakan anggota Holding BUMN Danareksa kembali membuat langkah besar dalam peta investasi Jawa Timur. Perusahaan BUMN pengelola kawasan industri itu resmi meneken Letter of Intent (LoI) dengan Pemkab Madiun untuk membuka jalan lahirnya Kawasan Industri Madiun sebuah proyek strategis yang disebut bakal mengubah peta ekonomi wilayah tersebut.

Penandatanganan dilakukan di sela forum Strategi Peningkatan Infrastruktur Pendukung Investasi yang digelar DPMPTSP Jatim di Hotel Luminor Sidoarjo, Jumat (21/11/2025). Aksi ini sekaligus menjadi pijakan awal sebelum kedua pihak menyusun kerja sama konkret untuk percepatan realisasi kawasan industri baru.

LoI ditandatangani Plt Direktur Utama PT SIER, Rizka Syafittri Siregar, dan diterima Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Madiun, Arik Krisdiananto. Prosesi ini turut disaksikan perwakilan Kementerian Investasi/BKPM dan jajaran DPMPTSP Jatim.

Rizka menyebut kerja sama ini merupakan kelanjutan komunikasi intens sejak gelaran East Java Investment Forum (EJIF). Ia memastikan SIER telah melakukan kunjungan langsung dan berdiskusi dengan Bupati Madiun.

“Kami disambut sangat baik dan diberi kesempatan melihat lokasi rencana kawasan industri. Harapan kami, kerja sama ini bisa masuk tahap berikutnya, termasuk penyusunan studi kelayakan,” ujarnya.

Rizka menegaskan SIER siap memperluas eksplorasi pengembangan kawasan industri di berbagai kabupaten lain. “SIER sangat terbuka mendorong pertumbuhan kawasan industri di seluruh daerah Jawa Timur,” tambahnya.

Dari sisi Pemkab Madiun, Arik Krisdiananto menyebut LoI ini adalah langkah awal yang krusial. “Ini sangat berarti bagi Madiun. Kehadiran kawasan industri akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja,” kata Arik.

Kepala DPMPTSP Jatim, Dyah Wahyu Ermawati, menekankan bahwa perencanaan kawasan industri adalah instrumen penting mendorong pemerataan ekonomi dan percepatan hilirisasi. Ia memaparkan lima fokus percepatan, mulai dari harmonisasi tata ruang, penyediaan infrastruktur dasar, kemudahan perizinan, penyelesaian isu lahan, hingga evaluasi berkelanjutan.

Dyah menambahkan Jatim kini tak hanya memiliki 13 kawasan industri aktif, tetapi juga tengah menyiapkan 13 kawasan baru. “Semua ini butuh tekad dan kesiapan seluruh stakeholder,” katanya.