WFH Harus Terukur Demi Efisiensi dan Kinerja

  • 31 Mar 2026 09:52 WIB
  •  Surabaya

‎RRI.CO.ID, Sidoarjo - Kebijakan work from home (WFH) yang didorong sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak (BBM) dinilai perlu disertai pengaturan yang matang agar tidak mengganggu efektivitas kinerja pemerintahan.

Founder sekaligus Direktur Center for Participatory Development (CePAD) Indonesia, Kasmuin, menegaskan bahwa efisiensi energi memang penting, namun tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan publik dan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

“WFH ini tujuannya baik, yakni efisiensi BBM. Tapi di sisi lain, efektivitas kinerja pemerintahan juga sangat penting dalam mendukung kesejahteraan rakyat,” ujar Kasmuin, Selasa 31 Maret 2026.

Ia menjelaskan, pelaksanaan WFH sebagai bagian dari sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) harus dirancang secara terukur, termasuk dengan pedoman teknis yang jelas dan target kinerja yang dapat dievaluasi.

“Artinya, WFH harus disertai pedoman teknis kerja aktif yang jelas, lengkap dengan target kerja yang terukur. Jangan sampai hanya sekadar bekerja dari rumah tanpa indikator kinerja yang pasti,” tegasnya.

Menurutnya, tanpa sistem pengawasan dan evaluasi yang baik, kebijakan WFH berpotensi menurunkan produktivitas aparatur, yang pada akhirnya berdampak pada pelayanan publik.

Selain itu, Kasmuin juga menekankan pentingnya dasar hukum yang kuat dalam penerapan kebijakan tersebut. Ia menyebut regulasi seperti peraturan presiden maupun peraturan menteri perlu disiapkan sebagai landasan formal.

“Sebagai sebuah program nasional, WFH harus memiliki dasar hukum yang jelas, apakah melalui peraturan presiden, peraturan menteri, atau regulasi lain yang sah,” ungkapnya.

Ia mengingatkan agar implementasi kebijakan tidak dilakukan secara tergesa-gesa tanpa kesiapan regulasi dan pedoman teknis yang memadai.

“Jangan sampai belum ada dasar hukumnya, belum ada pedoman teknisnya, tetapi sudah tidak masuk kantor dengan alasan WFH,” kata Kasmuin.

Kasmuin berharap pemerintah dapat menyeimbangkan antara tujuan efisiensi energi dan peningkatan kinerja birokrasi, sehingga kebijakan WFH benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....