RRI.CO.ID, Surabaya — Eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel kembali memicu kekhawatiran global terhadap stabilitas pasokan energi dunia. Selat Hormuz, jalur vital distribusi minyak dan gas internasional, menjadi titik paling krusial yang berpotensi mengguncang harga energi, termasuk bagi Indonesia.

Berdasarkan data International Energy Agency (IEA), sekitar 20 juta barel minyak per hari, atau setara dengan 25 persen perdagangan minyak laut dunia, melewati Selat Hormuz.

Selain itu, lebih dari 110 bcm gas alam cair (LNG) juga melintasi jalur tersebut. Gangguan di kawasan ini bahkan telah mendorong pelepasan stok darurat terbesar sepanjang sejarah IEA, mencapai 400 juta barel.

Dandi Alvayed, PhD Researcher KFUPM Saudi Aramco sekaligus Director of Communication IATMI KSA, menilai eskalasi konflik ini tidak hanya berdampak pada pasokan energi, tetapi juga merembet ke sektor industri.

“Eskalasi yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran tidak hanya mengancam stabilitas pasokan energi, tetapi juga menekan rantai industri turunannya. Ketika pasokan terganggu sementara permintaan tetap tinggi, pasar global cenderung merespons dengan lonjakan harga minyak, gas, dan produk energi turunan lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, bagi Indonesia, dampak paling cepat dirasakan bukan kelangkaan bahan bakar, melainkan lonjakan harga. Hal ini sejalan dengan pernyataan pemerintah yang menyebut harga minyak dunia telah menembus di atas US$100 per barel, sementara stok energi nasional masih relatif aman dalam jangka pendek.

Meski demikian, ketahanan energi Indonesia dinilai masih rentan. Kapasitas penyimpanan BBM nasional yang berkisar sekitar 20 sampai 25 hari dianggap cukup tipis dibandingkan negara lain yang memiliki cadangan strategis lebih besar. Di sisi lain, ketergantungan impor energi juga masih tinggi, termasuk impor BBM dan LPG.

Menurut Dandi, yang juga Vice Director PPI Dunia R&D, kondisi ini membuat Indonesia sangat sensitif terhadap gejolak global, terutama melalui mekanisme harga.

“Gejolak di kawasan produsen utama dunia dapat segera diterjemahkan menjadi tekanan harga di pasar domestik. Ini yang perlu diantisipasi, karena dampaknya tidak berhenti di sektor energi saja, tetapi bisa menjalar ke inflasi dan biaya produksi industri,” jelasnya.

Selain sektor energi, tekanan juga berpotensi menghantam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta nilai tukar rupiah. Dalam APBN 2026, asumsi harga minyak ditetapkan sebesar US$70 per barel. Jika harga melonjak jauh di atas asumsi tersebut, atau bahkan dalam skenario ekstrem mencapai US$150 per barel, maka beban subsidi dan impor energi dipastikan meningkat signifikan.

Kondisi ini diperparah dengan potensi pelemahan rupiah akibat tekanan eksternal. Kombinasi kenaikan harga minyak dan depresiasi nilai tukar berisiko memicu inflasi berbasis biaya (cost-push inflation), yang pada akhirnya berdampak pada daya beli masyarakat.

Untuk itu, Dandi menegaskan bahwa situasi ini harus menjadi peringatan serius bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

“Indonesia perlu mempercepat diversifikasi sumber energi, meningkatkan produksi domestik, serta memperkuat infrastruktur penyimpanan agar tidak terlalu rentan terhadap shock eksternal,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya melihat eskalasi geopolitik ini sebagai ancaman multidimensi, bukan sekadar isu luar negeri.

“Ketika harga energi, APBN, dan nilai tukar tertekan secara bersamaan, maka dampaknya akan sangat luas bagi stabilitas ekonomi nasional,” jelasnya.

Dengan ketergantungan impor yang masih tinggi dan kapasitas cadangan energi yang terbatas, eskalasi di Timur Tengah menjadi alarm nyata bagi Indonesia. Tidak hanya soal pasokan, tetapi juga menyangkut stabilitas fiskal dan ketahanan ekonomi secara keseluruhan.