KBRN, Surabaya: Sosiolog Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA), M. Febriyanto Firman Wijaya, menilai ajakan patungan membeli hutan yang ramai di media sosial usai banjir besar di Sumatera, bukan sekadar bentuk kepedulian lingkungan. "Tetapi sebuah protes sosiologis yang mencerminkan kekecewaan publik terhadap negara," ujarnya, Rabu (10/12/2025).
Febriyanto menjelaskan adanya defisit kepercayaan publik terhadap kemampuan negara dalam menjalankan kewajiban dasar, yakni menjaga dan melindungi sumber daya alam. "Aksi ini menyampaikan pesan keras bahwa publik sudah tidak bisa menunggu lebih lama," katanya.
Febriyanto menambahkan jika negara tidak mampu bertindak sebagai pengawas yang efektif, maka masyarakat sendiri yang harus mengambil alih peran tersebut. "Kondisi ini sebagai sebuah tamparan sosiologis bagi pemerintah," ucapnya.
Febriyanto menekankan respons negara tidak boleh berhenti pada kampanye penanaman pohon atau janji program singkat, tetapi membutuhkan pembenahan kebijakan secara mendasar. "Ketika warga harus patungan untuk membeli kembali tanah yang seharusnya dilindungi negara, itu menunjukkan bahwa tata kelola lahan berada dalam situasi darurat," ujarnya.
Menurut Febriyanto, pemerintah perlu menunjukkan keseriusan melalui langkah-langkah nyata yang dapat memulihkan kepercayaan publik. "Izin-izin konsesi yang berada di kawasan rawan bencana perlu peninjauan ulang secara terbuka," katanya.
Febriyanto menambahkan penegakan hukum lingkungan harus dilakukan tanpa pandang bulu. "Sehingga memberikan efek jera bagi pelaku kerusakan ekologis," ucapnya.
Febriyanto menilai pelibatan masyarakat juga menjadi kunci penting karena masalah lingkungan adalah masalah sosial. "Publik ingin menyelamatkan lingkungan, namun mereka juga menuntut negara untuk kembali menegakkan kepercayaan melalui kebijakan yang adil, transparan, dan berpihak pada kelestarian jangka panjang," ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....