Pemerintah dan INAGA Percepat Pengembangan Energi Panas Bumi Nasional

RRI.CO.ID, Surabaya - Pemerintah bersama Asosiasi Panas Bumi Indonesia (INAGA/API) mendorong percepatan pengembangan energi panas bumi untuk memperkuat ketahanan dan swasembada energi nasional. Langkah tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan potensi panas bumi Indonesia yang hingga kini masih belum termanfaatkan secara maksimal.

Presiden INAGA/API Julfi Hadi menilai momentum 100 tahun pengembangan panas bumi di Indonesia harus menjadi pijakan untuk mempercepat realisasi proyek dan mencapai target kapasitas 30 gigawatt (GW). Menurutnya, sekitar 88 persen cadangan panas bumi Indonesia masih belum termanfaatkan.

“Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia, namun sekitar 88% cadangannya belum termanfaatkan. Momentum 100 tahun ini harus menjadi landasan pacu untuk mempercepat eksekusi proyek di lapangan,” ujarnya, Senin 24 Agustus 2026.

Julfi mengatakan kepastian izin Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dan sinergi antara pemerintah dengan pengembang independent power producer (IPP) menjadi kunci mencapai target tersebut. Pengembangan panas bumi juga dinilai dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi melalui penguatan manufaktur dan rantai pasok lokal.

“Sebagai sumber baseload hijau yang andal 24/7, akselerasi panas bumi bukan hanya mengunci swasembada energi, tetapi juga menjadi katalis pertumbuhan ekonomi hingga 8% melalui pengembangan ekosistem manufaktur dan rantai pasok lokal,” katanya.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan pemerintah menargetkan kapasitas panas bumi terpasang mencapai 5,2 GW untuk meningkatkan kontribusinya terhadap bauran energi hijau nasional. Realisasi PNBP sektor panas bumi telah mencapai Rp2,45 triliun dan ditargetkan naik menjadi Rp2,6 triliun.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan mempercepat eksekusi proyek melalui penyederhanaan perizinan dan pemberian insentif bagi pelaku usaha. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan panas bumi tidak hanya untuk pembangkitan listrik, tetapi juga untuk kebutuhan industri dan pertanian.

“Tantangan terbesar kita ada pada kecepatan eksekusi dan regulasi, kita punya cadangan nomor satu dunia, tapi utilisasi masih nomor dua. Pemerintah siap mempermudah perizinan dan memberikan insentif konkret agar kerja sama antara regulator dan pelaku usaha berjalan selaras," ujar Bahlil.