Seribu Hektar Lahan di Jatim Terancam Kekeringan, Kementan Siapkan Dua Strategi

RRI.CO.ID, Surabaya - Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat, sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan. Bahkan seribu hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan.

Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seusai melakukan Rapat Koordinasi Antisipasi Kekeringan Wilayah Jatim, Rabu 12 Agustus 2026. Rakor diikuti Wagub Jatim Emil Dardak, dan seluruh OPD terkait.

"Dari lebih dari satu juta hektare lahan, sekitar seribu hektare ini sudah kami petakan. Kami bergerak lebih dahulu untuk melakukan pencegahan," ujar Mentan.

Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan, maupun seribu hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif. Lahan yang masih memiliki sumber air di sekitar sawah, pemerintah langsung memberikan pompa.

"Kemudian, bagi yang tidak memiliki sumber air, kami buat sumur dalam atau sumur dangkal bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU)," kata Mentan.

Mentan memuji langkah cepat Pemprov Jatim, dalam mengantisipasi ancaman kekeringan yang berpotensi mengganggu lahan pertanian. Kementan tekankan upaya prefentif dan kolaboratif dalam mengatasi ancaman kekeringan ini.

"Ini merupakan bentuk kolaborasi bersama Pak Wagub, Bupati, Camat, Kepala Desa, Kementerian Pertanian, dan Kementerian PU. Kami lakukan secara kolaboratif. Insyaallah selesai," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun seribu hektar yang terancam kekeringan, akan terus dipantau. Karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.

"Namun, petani-petani Jawa Timur selama ini sangat tangguh, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau kondisi kering bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal ketika hujan melimpah," terangnya.

Pemprov Jatim mengusulkan program sumur bor secara masif kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Sedangkan untuk data persisnya, masih dilakukan pendataan, melalui Dinas masing masing Kabupaten Kota.

"Saya tadi sudah menyampaikan izin di depan Pak Menteri Pertanian. Ini juga merupakan arahan dari Bu Gubernur bahwa harus ada deadline sesegera mungkin agar kita memiliki pemetaan tersebut," tuturnya.

Sementara itu, wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektare. Sebanyak 99 hektare di antaranya berada di Lamongan, ada juga di Gresik, kemudian di Sidoarjo.

"Jadi, tersebar di 38 kabupaten/kota dengan kondisi yang variatif," terang Emil.

Namun, yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Lamongan sudah masuk dalam data terdampak, dimana saat ini yang terdata masih sekitar 142 hektare ditambah 25 hektare.