Telur Peternak Wajib Diserap SPPG, Emil Dardak: Jangan lewat Perantara

RRI.CO.ID, Surabaya - Pemerintah memastikan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib menyerap telor peternak. Sebagaimana putusan tegas Kementerian Pertanian (Kementan) RI, untuk menjaga keberlangsungan ekonomi peternak.

Putusan tersebut mendapat dukungan penuh Kepala Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Kasatgas MBG) Emil Elestianto Dardak, Selasa 11 Agustus 2026. Selain menyerap telor peternak, SPPG juga wajib membeli telor sesuai HPP (Harga Pembelian Pemerintah).

"Maka Kepala BGN.juga mendukung membeli langsung ke asosiasi atau koperasi peternak. Supaya harga yang baik yang diberikan oleh BGN itu langsung dinikmati peternak, bukan lewat tangan perantara," ujarnya.

Emil yang juga Wagub Jatim ini menegaskan, untuk tata kelola merupakan kewenangan BGN atau Pemerintah Pusat. Sedangkan ranah Pemerintah Daerah, berharap ada konsekuensi yang diterima SPPG yang tidak tertib dengan instruksi BGN tersebut.

"Bahwa bagaimana tata kelola internal, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab, itu sebenarnya bukan kewenangan dari Pemerintah Daerah. Tapi tentu tadi Pak Menteri serius ingin memastikan bahwa peternak memang diserap," tegasnya.

Kebijakan Kementan disambut baik Asosiasi Peternak Ayam Petelor. Suwardi selaku Ketua Asosiasi mengakui, bahwa kondisi para peternak saat ini sedang terjepit, karena kenaikan harga pakan tidak seiring dengan harga telor.

"Kita meminta kepada pemerintah agar kenaikan harga pakan ini tidak terus-menerus berkelanjutan, sehingga nanti memberatkan kami peternak," terangnya.

Dengan kewajiban SPPG menyerap telor peternak dengan harga yang ditentukan Pemerintah, turut didukung Asosiasi. Suwardi mengaku turut mendukung program MBG yang tujuannya untuk meningkatkan gizi guna menyiapkan generasi emas 2045.

"Kami dari sisi produksi, kami ini tidak akan mencari untung sendiri dan juga apa yang menjadi program Presiden mengenai MBG kita dukung bersama-sama, tetapi ada kolaborasi yang seimbang," harapnya.