‎RRI.CO.ID, Sidoarjo – Anggota DPR RI Komisi VII Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendukung langkah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono yang menangguhkan sementara atau mensuspensi ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari evaluasi dan pembenahan agar seluruh SPPG memenuhi standar operasional sebelum kembali melayani masyarakat.

‎

‎Pernyataan itu disampaikan BHS usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPPG Desa Pagerngumbuk, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Selasa 28 Juli 2026. SPPG tersebut melayani 2.890 penerima manfaat, mulai anak TK, SD, SMP, SMA hingga balita dan ibu yang terlayani melalui Posyandu dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

‎

‎Menanggapi kebijakan suspensi yang dilakukan Kepala BGN Sudaryono terhadap ratusan SPPG di berbagai daerah, BHS menilai evaluasi merupakan hal yang wajar dalam program nasional yang masih terus berkembang. Ia menegaskan, suspensi tidak boleh dimaknai sebagai penghentian permanen terhadap operasional SPPG.

‎

‎"Saya pikir pembenahan memang perlu. Suspensi itu bukan berarti langsung memberhentikan. Mereka sudah terlanjur berinvestasi cukup besar. Jadi mungkin disuspensi sementara untuk dilakukan perbaikan, setelah itu bisa bekerja kembali. Yang paling penting adalah penerima manfaatnya tetap mendapatkan pelayanan yang baik," kata BHS.

‎

‎Menurut BHS, Kepala BGN Sudaryono memiliki kapasitas untuk melakukan pembenahan program MBG karena memiliki latar belakang yang sesuai. Ia menilai proses standardisasi yang sedang dilakukan akan memperkuat kualitas layanan SPPG di seluruh Indonesia.

‎

‎"Pak Sudaryono ini orang yang luar biasa. Beliau ahli di bidang yang berkaitan dengan MBG dan manajemen programnya juga bagus. Yang dilakukan sekarang adalah menyempurnakan apa yang sudah berjalan agar seluruh SPPG memenuhi standar yang sama," ujarnya.

‎

‎Dalam sidak tersebut, BHS memeriksa secara langsung seluruh tahapan pengolahan makanan. Mulai dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sistem sanitasi dapur, penyimpanan bahan baku, hingga rantai pendingin untuk bahan pangan yang mudah rusak. Menurutnya, seluruh proses di SPPG Pagerngumbuk telah mengikuti standar keamanan pangan yang ditetapkan BGN.

‎

‎Ia menjelaskan, beras premium disimpan di ruang dengan suhu dan tingkat kelembapan yang terkontrol. Bahan makanan seperti daging ayam dan bahan segar lainnya wajib berada di dalam freezer dan tidak boleh berada di luar ruang pendingin terlalu lama sebelum dimasak agar kualitasnya tetap terjaga.

‎

‎"Semua saya cek, mulai dari IPAL sampai penyimpanan bahan makanan. Suhu ruangan, kelembapan, pendinginan semuanya diperhatikan. Ayam dan bahan segar disimpan di freezer dan tidak boleh terlalu lama berada di luar sebelum dimasak karena bisa menyebabkan pembusukan. Ini menurut saya sudah sangat baik," ungkapnya.

‎

‎BHS juga mengapresiasi kualitas bahan baku yang digunakan SPPG tersebut. Selain menggunakan beras premium, air minum yang disajikan merupakan air mineral berkualitas. Ia bahkan mencicipi langsung menu yang disiapkan dan menilai rasanya enak meski tidak menggunakan penyedap rasa atau monosodium glutamat (MSG).

‎

‎"Saya tadi merasakan makanannya, ternyata enak sekali. Memang mungkin tidak seperti makanan yang banyak micinnya, tetapi justru ini makanan sehat. Tidak ada micin, rasanya tetap enak, seperti makanan rumah sakit yang memang dirancang untuk kesehatan. Ini yang harus dikonsumsi anak-anak sekolah," tutur BHS.

‎

‎Ia menambahkan, keberadaan Program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu mengubah pola konsumsi anak-anak yang selama ini lebih banyak membeli makanan instan menggunakan uang saku mereka. Menurutnya, kebiasaan tersebut berpotensi meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan berbagai penyakit tidak menular sejak usia dini.

‎

‎"Selama ini uang saku anak-anak banyak dibelikan mi instan dan makanan kurang sehat. Kalau terus seperti itu bisa memicu obesitas, diabetes, dan penyakit lainnya. Dengan adanya MBG melalui SPPG, anak-anak mendapatkan makanan yang lebih sehat, bergizi, dan seimbang," katanya.

‎

‎Terkait usulan penambahan cakupan penerima manfaat, BHS menilai layanan yang berjalan saat ini sudah cukup baik. Namun, ia memahami masih banyak daerah yang mengajukan pembentukan SPPG baru. Menurutnya, pemerintah saat ini lebih memprioritaskan penyempurnaan dan standardisasi SPPG yang telah beroperasi sebelum memperluas cakupan program ke wilayah lain.

‎