Sidoarjo Konsolidasikan Kades dan BPD Percepat Program KDMP

RRI.CO.ID, Sidoarjo – Bupati Sidoarjo Subandi, mengonsolidasikan seluruh kepala desa, lurah, perangkat desa, hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyukseskan Program Kawasan Desa Mandiri Pangan (KDMP) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi.

‎

‎Dalam forum tersebut, Subandi menegaskan pentingnya dukungan seluruh elemen pemerintahan desa agar program KDMP dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. ‎“Dengan adanya sistem pendukung, program ini akan berjalan secara sinergis. Mulai minggu ini, KDMP harus berjalan baik dengan dukungan penuh dari BPD, perangkat desa, RT/RW, serta pemerintah daerah,” kata Subandi, Rabu 17 Juni 2026.

‎

‎Rapat koordinasi itu dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (P2CKTR). Selain itu hadir pula Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Kepala DPMPTSP. Hadir pula para camat, kepala desa, lurah, dan jajaran BPD se-Kabupaten Sidoarjo.

‎

‎Subandi meminta pelaksanaan KDMP di Kabupaten Sidoarjo dikemas secara unik dan inovatif sehingga mampu menjadi model percontohan bagi daerah lain di Indonesia. Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada keterlibatan aktif seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat desa.

‎

‎Ia juga mengajak seluruh jajarannya mendukung berbagai program prioritas pemerintah pusat lainnya, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat. ‎“KDMP akan terus kita galakkan. Keanggotaan harus menjadi prioritas utama. Semua pihak harus terlibat aktif menjadi anggota, mulai dari ASN, BPD, hingga perangkat desa,” katanya.

‎

‎Menurut Subandi, rapat koordinasi tersebut menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam membangun komunikasi yang terintegrasi antara pemerintah daerah, BPD, dan perangkat desa. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memperkuat basis keanggotaan KDMP sekaligus memastikan program berjalan optimal di seluruh wilayah.

‎

‎Untuk mendukung implementasi program, Pemkab Sidoarjo akan melakukan pemetaan terhadap desa dan kelurahan yang telah menjalankan program serupa. Selain itu, data ASN yang diwajibkan menjadi anggota KDMP akan diintegrasikan melalui sistem satu data yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga dapat dipantau melalui dashboard khusus.

‎

‎Subandi juga meminta pemerintah desa segera melakukan koordinasi internal setelah surat edaran diterbitkan agar pelaksanaan program dapat berlangsung tanpa hambatan. ‎“Apabila Surat Edaran telah diterbitkan, saya meminta kepala desa segera mengadakan rapat koordinasi dengan BPD, RT, dan RW guna memastikan kelancaran implementasi di lapangan. Setelah semua siap, program ini akan kita luncurkan secara resmi di pendopo,” ucapnya.

‎

‎Dengan konsolidasi yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan desa tersebut, Pemkab Sidoarjo optimistis KDMP dapat menjadi instrumen penguatan ketahanan pangan sekaligus penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan.

‎

‎