Serikat Pekerja PLN Dorong Kedaulatan Energi untuk Jaga Keandalan Listrik

RRI.CO.ID, Surabaya – Serikat Pekerja PLN (SP PLN) menilai ketahanan energi nasional menjadi tantangan besar yang harus mendapat perhatian serius di tengah meningkatnya dinamika geopolitik global, fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat, serta tingginya ketergantungan pada energi primer yang masih mengacu pada pasar internasional.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pekerja PT PLN (Persero) adalah M. Abrar Ali, di sela pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) SP PLN Jawa Timur di Surabaya, Rabu, 17 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, pengurus SP PLN menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi PLN ke depan tidak hanya terkait pelayanan kelistrikan, tetapi juga kemampuan menjaga pasokan energi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

"Tantangan PLN ke depan makin tidak mudah. Disrupsi industri dan perubahan teknologi harus bisa dijawab oleh kawan-kawan termasuk yang ada di Jawa Timur, termasuk yang melayani wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)," ujar M. Abrar Ali.

Menurutnya, keberlangsungan sistem kelistrikan nasional sangat bergantung pada ketersediaan energi primer seperti batu bara, gas, dan minyak yang sebagian besar masih mengikuti harga pasar global dalam denominasi dolar AS.

"Karena yang mengoperasikan listrik ini 24 jam, energi primernya dibeli pakai dolar. Baik itu batu bara, gas, maupun minyak, semuanya standarnya dolar," katanya.

Ia menjelaskan, kondisi geopolitik global saat ini berpotensi memengaruhi ketersediaan bahan bakar. Di sisi lain, tingginya permintaan energi dunia dan peluang ekspor komoditas energi dinilai dapat menimbulkan tekanan terhadap kebutuhan dalam negeri.

"Dengan geopolitik yang terjadi sekarang, kelangkaan bahan bakar dan kebutuhan bahan bakar yang cukup besar menjadi perhatian kita. Ditambah lagi fluktuasi dolar yang membuat harga menjadi tidak stabil," ujarnya.

SP PLN mengingatkan bahwa apabila persoalan pasokan energi primer tidak dikelola dengan baik, maka risiko gangguan pasokan listrik akan semakin besar.

"Nah, ini kalau tidak dikendalikan, pemadaman berulang itu suatu keniscayaan," tegasnya.

Karena itu, SP PLN mendorong penguatan kedaulatan energi nasional melalui pengelolaan sumber daya alam yang lebih berpihak pada kepentingan negara dan masyarakat. Menurutnya, ketahanan energi tidak dapat dilepaskan dari kemampuan negara dalam mengendalikan sumber daya strategis yang menjadi bahan bakar pembangkit listrik.

"Kalau secara kedaulatan energi, semua pengelolaan energi harus kembali ke negara, tidak boleh kepada perorangan atau swasta. Kami mendukung Presiden untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional," ujarnya.

Selain aspek pasokan energi, SP PLN juga menyoroti pentingnya penguatan sumber daya manusia untuk mendukung ketahanan sistem kelistrikan nasional. PLN dinilai perlu terus melakukan regenerasi dan penambahan pegawai seiring pertumbuhan perusahaan serta adanya pegawai yang memasuki masa pensiun setiap tahun.

"Kita berharap kalau PLN ingin bertumbuh dan berkembang, tentu dengan menambah pegawai. Perusahaan yang bertumbuh salah satunya adalah menambah jumlah unit beserta jumlah pegawainya," ujarnya.

SP PLN juga mendorong adanya rekrutmen tenaga kerja dari daerah guna mendukung pelayanan kelistrikan di berbagai wilayah, termasuk daerah kepulauan dan kawasan 3T yang memiliki tantangan operasional lebih besar.

Dalam kesempatan tersebut, SP PLN menyampaikan bahwa sejumlah insentif bagi pegawai yang bertugas di wilayah 3T telah disepakati, antara lain berupa tunjangan khusus, tambahan hari cuti, serta mekanisme rotasi penugasan setiap dua tahun sekali.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan minat pegawai untuk bertugas di daerah-daerah yang menjadi garda terdepan pelayanan kelistrikan nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi hingga ke pelosok Indonesia.