RRI.CO.ID, Surabaya - Kasus dugaan keracunan makanan yang dialami ratusan siswa di kawasan Tembok Dukuh, Surabaya, usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG), mendapat perhatian serius dari DPRD Jatim. Insiden tersebut dinilai harus menjadi evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Program MBG disebut sebagai program strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah. Karena itu, pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diminta bekerja secara profesional dengan mengutamakan keamanan pangan.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, Senin 11 Mei 2026 mengatakan standar operasional prosedur harus diutamakan. Khususnya kebersihan dan pengelolaan makanan dalam pelaksanaan program MBG.

“SPPG harus dikelola secara profesional karena mereka bukan hanya menjaga kualitas gizi anak-anak, tapi juga ikut menggerakkan ekonomi masyarakat,” kata Cahyo.

Menurut dia, proses pengolahan hingga distribusi makanan wajib memenuhi standar higienitas yang ketat. Dia menilai kualitas makanan harus dijaga sejak penyajian hingga pengemasan, agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan siswa.

“Higienitas, proses penyajian, hingga packaging makanan harus dilakukan dengan standar yang baik agar makanan yang awalnya bergizi tidak berubah menjadi bencana keracunan,” ujarnya.

Cahyo menyebut program MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan generasi muda yang sehat dan kuat. Karena itu, insiden dugaan keracunan tersebut diminta menjadi bahan evaluasi bersama.

Dia juga meminta penanganan kasus dilakukan secara serius dan transparan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Menurutnya, kepercayaan publik terhadap program MBG harus dijaga melalui langkah evaluasi terbuka.

“Kami berharap kejadian ini segera ditangani secara serius dan transparan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” katanya.

Selain itu, Cahyo mengapresiasi respons cepat tenaga kesehatan, pihak sekolah, dan Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani para siswa. DPRD Jawa Timur, lanjut dia, akan terus memantau kondisi siswa serta evaluasi dari pihak SPPG agar kasus serupa tidak kembali terjadi.