RRI.CO.ID, Surabaya - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur menunjukkan capaian signifikan. Hingga akhir Februari 2026, realisasi penerima manfaat di Jawa Timur mencapai 8.571.280 orang, menjadikan provinsi ini sebagai penerima manfaat tertinggi ketiga secara nasional.

Jumlah tersebut tersebar dalam 111.923 kelompok penerima. Dari total penerima manfaat, sebanyak 7,08 juta merupakan peserta didik, sedangkan 1,47 juta lainnya merupakan non-peserta didik.

"Pelaksanaan program ini juga melibatkan 153.736 petugas yang mendukung distribusi dan operasional di lapangan." kata Kakanwil DJPB Provinsi Jawa Timur Saiful Islam.

Selain menyasar jutaan penerima, program ini turut menggerakkan sektor usaha lokal. Sebanyak 14.483 supplier terlibat dalam pelaksanaan MBG di Jawa Timur. Rinciannya terdiri atas 5.583 pelaku UMKM, 1.357 koperasi, 78 Koperasi Desa Merah Putih, 238 BUMDes, 41 BUMDesma, serta 7.186 supplier lainnya.

"Keterlibatan ribuan pelaku usaha tersebut menunjukkan bahwa MBG tidak hanya berperan dalam meningkatkan asupan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi daerah melalui pemberdayaan usaha kecil, koperasi, dan badan usaha milik desa." ujarnya.

Dari sisi infrastruktur, terdapat 3.743 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Timur. Sebanyak 3.225 SPPG telah operasional, sementara 518 lainnya masih dalam tahap persiapan.

Dalam upaya menjamin kualitas dan keamanan pangan, ribuan SPPG telah mengantongi berbagai sertifikasi. Tercatat 1.147 SPPG telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), 846 memiliki Sertifikat Chef, 152 mengantongi Sertifikat Halal, serta 103 memiliki sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).

Selain itu, 86 SPPG telah memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Pangan (FSMS) ISO 22000 dan 40 lainnya mengantongi Sertifikat Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) ISO 45001.

"Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG di Jawa Timur tidak hanya berfokus pada kuantitas penerima manfaat, tetapi juga pada pemerataan sasaran, pelibatan tenaga kerja, serta standar mutu dan keamanan pangan yang terjaga." katanya, mengakhiri.