RRI.CO.ID, Surabaya - Penanggulangan bencana tidak lagi dapat dilakukan dengan pendekatan umum semata. Keterlibatan kelompok GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) menjadi elemen penting untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan, terlindungi secara menyeluruh sejak pra bencana, saat bencana terjadi, hingga pasca bencana.

Hal tersebut disampaikan oleh Sutiah, S.Pd, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan FPG sekaligus Kepala Divisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di LPKP. Menurutnya, pendekatan GEDSI menempatkan perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, serta kelompok marjinal lainnya sebagai subjek aktif dalam seluruh siklus penanggulangan bencana.

Pada tahap pra bencana, kelompok GEDSI berperan penting dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat. Edukasi kebencanaan dilakukan dengan metode yang inklusif, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

“Perempuan memiliki peran strategis dalam keluarga dan komunitas. Ketika mereka dibekali pemahaman mitigasi bencana sejak dini, maka kesiapsiagaan masyarakat akan jauh lebih kuat,” ucap Sutiah saat berbincang dengan RRI dalam program Dialog Pengarusutamaan Gender (02/03/2026).

Sebagai bentuk nyata dari pendekatan tersebut, dilakukan pula upaya peningkatan kapasitas masyarakat melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana). Program ini menjadi sarana untuk memberikan pemahaman sekaligus pelatihan mitigasi bencana yang berperspektif GEDSI, mulai dari pengenalan risiko, penyusunan rencana evakuasi, hingga simulasi penanganan bencana.

Sutiah menjelaskan, saat ini terdapat lima kabupaten yang dijadikan pilot project Destana, yakni Pacitan, Pasuruan, Malang, Sampang, dan Lumajang. Di wilayah tersebut, masyarakat dilibatkan secara aktif, termasuk perempuan dan kelompok rentan, dalam membangun sistem kesiapsiagaan berbasis komunitas.

“Destana bukan hanya soal kesiapan fisik menghadapi bencana, tetapi juga kesiapan sosial. Semua kelompok harus paham perannya masing-masing dan memiliki akses yang setara terhadap informasi serta pelatihan,”ujarnya.

Ketika bencana terjadi, pendekatan GEDSI menjadi krusial dalam memastikan distribusi bantuan yang adil dan aman. Sutiah menekankan pentingnya penyediaan ruang pengungsian yang ramah perempuan dan anak, layanan kesehatan reproduksi, serta mekanisme perlindungan dari kekerasan berbasis gender.

“Dalam situasi darurat, risiko terhadap perempuan dan anak sering kali meningkat. Karena itu, pendekatan GEDSI memastikan penanganan bencana tetap menjunjung aspek perlindungan dan keselamatan semua pihak,” kata Sutiah.

Pada fase pasca bencana, GEDSI berperan dalam proses pemulihan sosial dan ekonomi. Perempuan didorong untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

“Pemulihan pasca bencana tidak hanya membangun kembali rumah dan fasilitas umum, tetapi juga memulihkan martabat, rasa aman, serta kemandirian ekonomi masyarakat terdampak,”ucapnya.

Ia berharap, pendekatan GEDSI dan penguatan Destana dapat menjadi arus utama dalam kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia. “Bencana bisa menimpa siapa saja, namun dampaknya tidak selalu sama. Karena itu, penanganannya harus adil, inklusif, dan berkelanjutan,” katanya.