RRI.CO.ID, Mojokerto — Silaturahmi Alim Ulama dan Rapat Kerja Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) 2026 menyoroti kekhawatiran terhadap dampak arus globalisasi yang dinilai berpotensi melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa.

Forum yang digelar di Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Minggu 15 Februari 2026, itu menegaskan pentingnya penguatan jejaring ulama dan santri sebagai bagian dari ketahanan nasional.

Sekretaris Jenderal JKSN, Mohammad Ghofirin, mengatakan jejaring alim ulama, kiai, dan santri menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas bangsa di berbagai sektor.

“Kami prihatin terhadap kondisi bangsa ketika arus globalisasi yang sudah masuk ke Indonesia diikuti dengan berbagai macam pelemahan di dalamnya,” ujar Ghofirin kepada Radio Republik Indonesia (RRI) di sela kegiatan.

Ia menegaskan, JKSN hadir untuk memastikan bangsa tetap kokoh, baik secara ekonomi, mental, maupun arah pembangunan nasional.

“Kami tidak ingin ekonomi kita melemah. Kami tidak ingin semangat juang kita melemah. Kami tidak ingin pembangunan yang dilakukan hanya menguntungkan segelintir orang saja,” tegasnya.

Dalam rakernas tersebut, JKSN melahirkan sejumlah rekomendasi strategis, termasuk pengembangan kurikulum berbasis digital sebagai bagian dari transformasi pesantren dari pola tradisional menuju digitalisasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Ada lebih dari 40 ribu pondok pesantren di Indonesia didorong melakukan transformasi melalui empat pilar utama dalam rakernas tahun ini,” jelas Ghofirin.

Ia menambahkan, terdapat reorientasi cita-cita pesantren yang tidak lagi sebatas mengantarkan bangsa menuju gerbang kemerdekaan, melainkan memastikan terwujudnya masyarakat yang maju, adil, dan makmur.

“Kalau dulu pesantren didirikan untuk mengantarkan bangsa Indonesia menuju pintu gerbang kemerdekaan, maka saat ini tujuannya adalah mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan,” katanya.

Empat pilar transformasi yang dimaksud meliputi Kiai Transformatif, Santri Inovatif, Sarana Representatif sesuai Undang-Undang dan peraturan tentang pesantren, serta Kurikulum Digital Edukatif.

Menurut Ghofirin, digitalisasi tidak dimaknai secara sempit. “Digitalisasi tidak berarti memegang ponsel setiap hari, tetapi membekali anak didik dengan berbagai sisi teknologi dalam proses belajar mereka,” ujarnya.

Sebagai entitas pendidikan yang berlangsung selama 24 jam, pesantren tetap mengacu pada kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Namun, pesantren juga memiliki ruang untuk mengembangkan kurikulum agar tidak tertinggal oleh dinamika global.

“Melalui jaringan nasional ini, ulama dan santri berikhtiar agar cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang maju, adil, dan makmur dapat terwujud,” harapnya.