RRI.CO.ID, Surabaya – Sosiolog, Fitroh Chumairoh, mengingatkan potensi peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pasca arus mudik dan balik Lebaran 2026. Menurutnya, fenomena ini perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Surabaya agar tidak terus berulang setiap tahun.

“Potensi peningkatan PMKS, termasuk pengemis dan gelandangan. Hal itu harus menjadi perhatian pemerintah kota Surabaya pasca momentum mudik dan arus balik Lebaran 2026,” ujarnya, Senin, 23 Maret 2026.

Ia menilai, regulasi terkait penanganan PMKS sebenarnya telah ada, namun implementasinya dinilai belum maksimal. “Tahun ini sudah diterbitkan, tahun depan pengemis dan gelandangan datang lagi," ucapnya.

"Harus ada regulasinya, termasuk juga tatalaksana dan implementasinya,” katanya. Fitroh menegaskan, ketegasan dalam pelaksanaan aturan menjadi kunci agar penanganan PMKS lebih efektif.

“Jangan sampai regulasinya ada, tapi implementasinya tidak tegas. Jadi harus tegas,” ucapnya.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah kota untuk memperketat pendataan penduduk pendatang, terutama melalui penertiban administrasi kependudukan. “Biasanya dari pemerintah kota Surabaya harus menertibkan KTP-nya, harus ada pendataan tentang orang-orang yang masuk ke Surabaya,” ujarnya.

Ia mengingatkan, tanpa pengawasan yang baik, pendatang berpotensi memanfaatkan situasi untuk menjadi pengemis atau gelandangan, meskipun secara ekonomi masih mampu. “Jangan sampai orang-orang yang masuk ke kota Surabaya itu mencari kesempatan untuk menjadi pengemis, gelandangan, untuk memanfaatkan belas kasihan orang, padahal dia sangat mampu,” katanya.