KBRN,Sungai Penuh: Harapan besar yang biasanya menyertai awal tahun anggaran kini harus dibarengi dengan sikap ekstra hati-hati. Tahun 2026 menjadi ujian tersendiri bagi pemerintah desa di Kabupaten Kerinci menyusul turunnya alokasi Dana Desa (DD) secara signifikan. Sebagian besar desa kini hanya mengelola anggaran sekitar Rp300 juta, jauh di bawah tahun-tahun sebelumnya.

Penurunan ini merupakan imbas dari kebijakan penyesuaian anggaran pemerintah pusat yang berlaku secara nasional. Kondisi tersebut memaksa pemerintah desa untuk memutar otak, menyusun ulang rencana kerja, dan memilah program yang benar-benar mendesak untuk dilaksanakan.

Kepala Desa di Kabupaten Kerinci, Antoni, mengakui pemangkasan Dana Desa membuat pihaknya harus merombak total perencanaan pembangunan yang telah disusun sejak jauh hari.

“Awalnya kami sudah menyiapkan sejumlah program pembangunan. Namun dengan kondisi Dana Desa saat ini, kami harus menyusun ulang dan hanya menjalankan program yang betul-betul prioritas,” ujar Antoni.Jumat (9/1/2026).

Ia menjelaskan, dampak keterbatasan anggaran tidak hanya dirasakan pada pembangunan fisik desa, tetapi juga pada program pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sosial yang selama ini menjadi penopang ekonomi warga.

“Bukan cuma pembangunan yang terdampak. Kegiatan pemberdayaan masyarakat juga terpaksa kami minimalkan. Kami berharap masyarakat bisa memahami kondisi ini,” katanya.

Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kerinci, Kemdepit, menyebut penurunan Dana Desa merupakan konsekuensi dari kebijakan nasional.