KBRN, Sungai Penuh: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Dapur Bergizi Indonesia (Gapembi), H. Alven Stony, menegaskan bahwa isu ribuan dapur fiktif dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak berdasar. Ia menyebut tudingan tersebut muncul akibat kesalahpahaman terhadap status sejumlah lokasi dapur yang masih dalam tahap persiapan di sistem Badan Gizi Nasional (BGN).

“Tidak ada dapur fiktif. Lokasi yang disebut fiktif itu sebenarnya sudah diajukan masyarakat melalui laman resmi BGN. Pengajuan ini terbuka bagi siapa pun, asalkan memenuhi syarat administrasi dan lokasi yang sesuai,” ujar Alven usai bincang pagi pengurus Gapembi bersama Ketua BGN Dadan Hindayana di Jakarta, Senin (6/10/2025).

Menurut Alven, setiap pengajuan lokasi yang disetujui BGN akan berstatus “proses persiapan”. Setelah itu, calon mitra diberi waktu 45 hari untuk mulai beroperasi. Jika dalam waktu tersebut belum ada kemajuan, BGN akan memanggil pihak terkait untuk menandatangani komitmen wajib operasional.

“Sejak tanggal penandatanganan komitmen, mitra diberi waktu maksimal satu bulan untuk memulai operasional. Kalau tetap belum berjalan, dilakukan roll back agar kesempatan bisa diberikan kepada mitra lain yang siap. Proses ini adil dan transparan bagi semua pihak,” tegasnya.

Baca juga: https://rri.co.id/sungaipenuh/features/1882290/ketika-sampah-disulap-jadi-sumber-ekonomi-baru

Sekretaris Jenderal Gapembi, Hasan Basri, menambahkan bahwa pelaksanaan program MBG harus mengikuti prosedur dan standar yang telah ditetapkan pemerintah.

“Semua pihak diminta mematuhi SOP dan petunjuk teknis, termasuk mengurus Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Sertifikasi Halal. Apalagi setelah adanya kerja sama antara BPJPH dan BGN untuk mempercepat layanan sertifikasi bagi puluhan ribu dapur,” jelas Hasan.

Menanggapi adanya penolakan dari sebagian sekolah terhadap program MBG, Alven memastikan tidak ada unsur paksaan. Ia menegaskan, sekolah termasuk swasta yang memiliki kantin mandiri bebas menentukan sikap.

“Kalau sekolah swasta yang sudah mapan merasa tidak perlu MBG, silakan saja. Tapi jangan memprovokasi sekolah lain untuk ikut menolak,” ujarnya.

Ia juga menyebut banyak sekolah dan pesantren justru antusias bergabung karena merasakan langsung manfaat program tersebut. Bahkan, kantin sekolah yang sudah ada dapat berpartisipasi menjadi dapur MBG, asalkan memenuhi syarat dan ketentuan.

“Program ini terbuka, transparan, dan berpihak pada peningkatan gizi anak bangsa. Mari melihatnya secara objektif dan jangan mudah terpengaruh isu yang belum terbukti,” tegas Alven.

Klarifikasi Perbedaan Data

Isu tentang ribuan dapur fiktif mencuat sejak September lalu setelah anggota Komisi IX DPR RI, Sahidin, menyoroti adanya perbedaan antara data administratif BGN dan kondisi di lapangan. Laporan hasil kunjungan kerjanya di Batam, Kepulauan Riau, menyebut adanya ribuan dapur yang tercatat di sistem, tetapi belum beroperasi.

Kontroversi tersebut memicu beragam tanggapan publik dan desakan audit menyeluruh. Pernyataan H. Alven Stony dan Hasan Basri menjadi klarifikasi resmi dari pelaku usaha dapur MBG untuk meluruskan informasi yang dinilai tidak proporsional.