Program Subling tidak hanya menjadi sarana ibadah, tetapi juga wadah komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, warga diberi ruang untuk berdiskusi, menyampaikan aspirasi, serta bertukar pikiran dengan jajaran pemerintah daerah.

Selain itu, Subling juga diisi dengan aksi sosial. Dalam kegiatan perdana tersebut, dilakukan penyerahan santunan kepada anak yatim dan fakir miskin, serta penyaluran bantuan dari Dewan Masjid Indonesia (DMI) kepada para pengurus masjid.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Merangin M. Syukur, Wakil Bupati A. Khafidh, Sekretaris Daerah Zulhifni, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Merangin. Turut hadir pula tokoh agama, di antaranya Ketua DMI Arfandi Ibnu Hajar dan Ketua MUI Joni Musa, serta masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur menyampaikan bahwa program Subling merupakan upaya pemerintah untuk semakin mendekatkan diri dengan masyarakat.

“Ini merupakan langkah pemerintah untuk lebih dekat dengan masyarakat dan tokoh-tokoh setempat. Kita bisa berdiskusi soal program pemerintah, sekaligus mendengar ide-ide strategis dari masyarakat yang mungkin belum terjangkau,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan Subling setiap hari Jumat selaras dengan kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang diterapkan di lingkungan Pemkab Merangin. Kebijakan tersebut memberikan fleksibilitas bagi jajaran OPD untuk tetap produktif sekaligus menjalin interaksi langsung dengan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Bupati A. Khafidh dalam kesempatan tersebut mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Ia menegaskan bahwa persoalan sampah kini telah menjadi isu nasional yang membutuhkan kesadaran bersama.

Hal senada disampaikan oleh Ketua DMI Merangin, Arfandi Ibnu Hajar, dalam tausiyahnya. Ia mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan sebagai bagian dari iman, sekaligus meneladani pentingnya manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui program Subling, Pemkab Merangin berharap tercipta hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan daerah.