Keterlambatan Administrasi, Dua Desa di Kerinci Bisa Kehilangan Alokasi Dana Desa

RRI.CO.ID, Sungai Penuh - Pencairan Dana Desa tahap I tahun 2026 di wilayah Kerinci menghadapi kendala administratif. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sungai Penuh (KPPN) Sungai Penuh kembali menyoroti dua desa yang hingga kini belum melengkapi berkas persyaratan pencairan.

Dua desa tersebut adalah Desa Semerah di Kecamatan Tanah Cogok dan Desa Muara Hemat di Kecamatan Batang Merangin. Keduanya menjadi perhatian karena belum mengajukan dokumen yang dibutuhkan untuk mencairkan Dana Desa tahun ini.

Kepala Seksi Bank KPPN Sungai Penuh, Lusi Winanda Restu, mengungkapkan bahwa kondisi Desa Semerah tergolong serius. Pasalnya, desa tersebut tercatat tidak melakukan pencairan Dana Desa selama dua tahun berturut-turut sejak 2024. Sementara Desa Muara Hemat belum mencairkan Dana Desa sejak 2025.

“Jika hingga tahun ketiga Desa Semerah tidak juga melakukan pencairan, maka berpotensi tidak lagi mendapatkan alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat pada tahun berikutnya,” tegas Lusi.Sabtu 4 April 2026

KPPN Sungai Penuh pun mendesak pemerintah desa untuk segera mengambil langkah cepat dengan melengkapi seluruh persyaratan administrasi serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Hal ini dinilai penting agar proses pencairan tidak terus tertunda dan program pembangunan desa tetap berjalan.

Dana Desa sendiri memiliki peran vital dalam mendorong pembangunan infrastruktur, meningkatkan layanan publik, serta memberdayakan masyarakat di tingkat desa. Keterlambatan pencairan dikhawatirkan akan berdampak langsung pada terhambatnya berbagai program yang telah direncanakan.

Selain dua desa tersebut, KPPN juga mengingatkan seluruh desa di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh untuk segera mengurus kelengkapan berkas, khususnya bagi yang belum mengajukan pencairan tahap I tahun 2026.

Sebagai informasi, batas akhir pencairan Dana Desa tahap I ditetapkan hingga 15 Juni 2026. Pemerintah desa diharapkan tidak menunda proses administrasi agar masyarakat tetap dapat merasakan manfaat dari anggaran yang telah dialokasikan pemerintah pusat.