RRI.CO.ID, Pangkalpinang - Pemerintah Kota Pangkalpinang menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Ruang SRC Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Selasa 8 September 2026.
Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin mengatakan pembentukan satuan tugas (satgas) dan penyiapan posko gabungan dilakukan sebagai respons terhadap prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Puncak musim panas menurut laporan BMKG terjadi pada September hingga Oktober ini. Memang ada potensi hujan dalam dua hari ke depan, tetapi setelah itu cuaca panas terik diperkirakan kembali terjadi hingga Oktober,” ujar Saparudin.
Menurutnya, satgas gabungan melibatkan berbagai unsur, mulai dari BPBD, Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri, jajaran OPD terkait hingga BUMN di Kota Pangkalpinang.
“Kita membentuk satgas gabungan untuk memastikan kesiapan personel dan mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran. Kita juga memanfaatkan posko Damkar yang sudah ada,” katanya.
Sebanyak enam posko Damkar dialihfungsikan menjadi posko gabungan. Keberadaan posko ini diharapkan dapat mempermudah koordinasi sekaligus mempercepat respons petugas di lapangan.
Ia menambahkan, upaya pencegahan juga akan diperkuat melalui penegakan hukum. Pihak kepolisian dipastikan akan menindak tegas pihak yang terbukti sengaja melakukan pembakaran lahan.
“Kalau ada yang sengaja membakar, tentu akan ditindak. Kapolres juga siap memanggil dan memeriksa siapa saja yang terbukti sengaja memicu kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.
Sementara itu, Polresta Pangkalpinang juga membentuk tim khusus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah hukumnya.
Kapolresta Pangkalpinang, Kombes Pol Indra Wijatmiko mengatakan tim khusus tersebut nantinya disiagakan untuk membantu jajaran polsek dalam menangani sekaligus mencegah karhutla.
"Sebanyak 20 personel akan disiagakan untuk membantu penanganan karhutla bersama jajaran polsek dan petugas pemadam kebakaran (Damkar)," katanya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....