RRI.CO.ID, Pangkalpinang - Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman Bangka Belitung (Babel) Tahun 2026 menyasar pada 53 unit layanan publik strategis.

Penilaian yang akan berlangsung 3 bulan, mulai Agustus 2026 mencakup berbagai sektor pelayanan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga pelayanan kepolisian.

"Sebanyak 32 unit merupakan layanan pemerintah daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota yang meliputi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, rumah sakit umum daerah, rumah sakit jiwa daerah, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR), serta dinas sosial," kata Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kgs Chris Fither, dalam laporan yang diterima RRI, Senin 3 Agustus 2026.

Sementara 21 lokus lainnya, dikatakan Chris, berasal dari instansi vertikal, terdiri atas tujuh Kantor Pertanahan, tujuh Kepolisian Resor (Polres), lima Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, serta dua Kantor Imigrasi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Menurutnya, selama proses penilaian, tim Ombudsman akan mengevaluasi berbagai aspek penting, mulai dari pemenuhan standar pelayanan, kompetensi penyelenggara, efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat.

"Hingga kelengkapan sarana dan prasarana serta aksesibilitas layanan bagi seluruh kelompok masyarakat," ucap Chris.

Melalui penilaian tersebut, Ombudsman berharap seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik di Bangka Belitung dapat terus meningkatkan kualitas layanan yang profesional, transparan, berintegritas, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Warga Pangkalpinang Andini berharap penilaian Ombudsman dapat mendorong peningkatan pelayanan di sektor kesehatan dan pendidikan yang setiap hari dimanfaatkan masyarakat.

"Mudah-mudahan setelah ada penilaian ini, pelayanan semakin profesional, antrean lebih tertib, dan petugas lebih responsif terhadap kebutuhan warga," ucapnya.