RRI.CO.ID, Pangkalpinang - Bangka Belitung rawan terhadap bencana banjir, angin puting beliung, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Karena itu dibutuhkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang bisa dijadikan pedoman dalam antisipasi, penanganan, dan penanggulangan kebencanaan hingga pascabencana.
Terkait itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi serta Rapat Kerja Penyusunan Substansi Rancangan Peraturan Gubernur dan Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Banjir, Angin Puting Beliung, dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Senin, 13 Juli 2026 di Gedung Aula Natar Praja BKPSDMD Babel, Pangkalpinang.
Kepala Pelaksana BPBD Babel, Budi Utama, mengatakan rancangan kontingensi tersebut nantinya akan ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur (Pergub). Dalam rancangan itu memuat skenario tim, siapa bertugas apa, pada saat bencana atau pascabencana.
Menurut Budi, dalam rapat kerja ini dibahas pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) dan Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna).
"Pembentukan TRC PB dan Jitupasna ini untuk memastikan respons kita cepat saat terjadi bencana, dan kita juga bisa segera mengkaji kebutuhan setelah bencana," ujar Budi.
Menurutnya, dengan adanya Pergub ini, seluruh OPD dan kabupaten/kota memiliki acuan yang sama saat terjadi bencana sehingga penanganan bisa lebih cepat dan terkoordinasi.
Pj. Sekda Babel, Fery Apriyanto, mengapresiasi kontribusi peserta rapat. Menurutnya, dengan adanya rencana kontingensi yang dituangkan dalam Pergub, diharapkan penanganan darurat bencana di Bangka Belitung dapat berjalan lebih sistematis dan meminimalkan dampak terhadap masyarakat.
"Dengan Pergub, dapat semakin meningkatkan kesiapsiagaan dan antisipasi perencanaan yang lengkap. Rencana kontingensi juga jadi langkah strategis dan pedoman yang jelas dalam koordinasi kebencanaan secara cepat," kata Fery.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....