RRI.CO.ID, Pangkalpinang- Pemprov Babel mengatasi lahan bekas galian tambang (kolong) yang terbengkalai agar tidak memicu dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Bangka Belitung, Fery Afrianto, tidak menampik adanya kekhawatiran publik mengenai kolong-kolong yang ditinggalkan begitu saja.

Bahkan, jika tidak dikelola dengan baik, genangan air di lahan bekas tambang berpotensi memicu masalah kesehatan serius—seperti kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) Malaria yang sempat menjadi perhatian di wilayah tertentu seperti Kabupaten Bangka

Merespons tantangan tersebut, Pemprov Babel melihat adanya potensi besar untuk mengubah lahan kritis tersebut menjadi area produktif yang bernilai ekonomis bagi warga lokal.

"Itu salah satu agenda ke depan untuk pascatambang ya. Bagaimana kita bisa lebih memanfaatkan lahan bekas tambang, terutama kolong-kolong kita yang tentunya memiliki potensi ekonomi juga," ujar Fery, Jumat 19 Juni 2026.

Fery menjelaskan, pemerintah daerah sedang mempertimbangkan berbagai program pemanfaatan lahan sekunder yang dinilai cocok dengan karakteristik kolong di Bangka Belitung. Sektor ketahanan pangan menjadi salah satu opsi terkuat yang akan diintegrasikan di kawasan tersebut.

Beberapa opsi program yang masuk dalam pertimbangan ke depan antara lain pemanfaatan air kolong untuk budidaya atau peternakan ikan. Selain itu pngembangan kawasan peternakan unggas, seperti bebek, di sekitar area kolong.

Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk menyusun perencanaan yang matang agar program pemanfaatan ini dapat dieksekusi secara aman dan berkelanjutan.

"Semua itu menjadi pertimbangan ke depan untuk dapat kita laksanakan program-program yang bisa memanfatkan lahan itu," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersiap mengambil langkah taktis guna merespons lonjakan kasus penyakit malaria di Pulau Bangka.

Salah satu fokus utama yang akan dikaji adalah keberadaan kolong-kolong bekas galian tambang timah yang diduga berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk anopheles.

Plt. Kepala Dinas LHK Babel, Amransyah Muslimin, mengatakan, sejauh ini pihaknya memang belum memiliki penelitian khusus mengenai keterkaitan langsung antara kolong pascatambang dengan penyebaran malaria. Namun, langkah pemetaan dan pengambilan data lapangan akan segera dilakukan.

"Kami dari Lingkungan Hidup sejauh ini memang belum ada penelitian terhadap kolong-kolong bekas galian timah itu, apakah menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk malaria. Oleh karena itu, dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan DLH di tingkat kabupaten untuk mengambil data," kata Amransyah, Senin 8 Juni 2026.

Selain koordinasi internal di bidang lingkungan, DLHK Babel juga dijadwalkan menggelar rapat bersama Dinas Kesehatan Provinsi untuk merumuskan langkah konkret penanganan gejolak penyakit malaria di Pulau Bangka.

Amransyah menampik bahwa keberadaan kolong bekas aktivitas penambangan tanpa izin (ilegal) menjadi tantangan berat bagi pemerintah daerah. Berbeda dengan perusahaan resmi yang memiliki kewajiban reklamasi, kolong-kolong ilegal ini kerap ditinggalkan begitu saja dalam kondisi menganga.

"Kalau yang resmi kan ada tanggung jawabnya untuk melakukan perbaikan atau reklamasi hasil daripada pengambilan timah. Nah, yang tidak resmi (ilegal) ini yang menjadi permasalahan bagi kita. Kolong-kolong itu setelah diambil timahnya dibiarkan saja," ucapnya.

Kondisi kolong yang terbengkalai, terutama yang tertutup rimbunnya vegetasi sehingga tidak terkena sinar matahari secara langsung, disinyalir kuat menjadi habitat yang nyaman bagi pertumbuhan jentik nyamuk.

"Dampak dari kolong ilegal yang tidak direklamasi ini bisa memicu berkembang biaknya nyamuk penyakit. Jelasnya nanti kita kaji dan sampling dulu bersama dinas kabupaten, sekaligus memetakan jumlah kolong yang ada," katanya.