RRI.CO.ID, Belitung -Pemerintah Kabupaten Belitung terus memperkuat transformasi digital di berbagai sektor. Ini upaya tingkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Belitung yang digelar di Ruang Rapat Pemkab Belitung, Rabu 17 Juni 2026 kemarin.

Bupati Belitung Djoni Alamsyah Hidayat mengatakan digitalisasi menjadi kebutuhan yang harus diterapkan secara menyeluruh. Menurutnya, transformasi digital tidak hanya menyasar pelayanan pemerintahan, tetapi juga akan diperluas secara bertahap ke berbagai sektor dan lapisan masyarakat.

"Digitalisasi ini wajib dan harus kita implementasikan di seluruh sektor," kata Djoni.

Ia menjelaskan, langkah penguatan transformasi digital diawali dari lingkungan pemerintah daerah melalui optimalisasi penerapan sistem digital pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setelah itu, implementasi akan terus diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

"Kita mulai dari level OPD dulu, kemudian secara bertahap akan diterapkan juga kepada masyarakat," ujarnya.

Upaya tersebut mendapat dukungan dari capaian positif Kabupaten Belitung dalam penerapan digitalisasi daerah. Berdasarkan paparan Bank Indonesia, indeks digitalisasi Kabupaten Belitung meningkat dari 93 persen menjadi 97 persen, menjadikannya salah satu daerah di Sumatera dengan perkembangan implementasi digital yang cukup baik.

Meski demikian, Djoni mengakui penerapan digitalisasi di lingkungan OPD masih perlu ditingkatkan. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Belitung menunjuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai leading sector untuk mengawal percepatan program digitalisasi di daerah.

"Melalui Bapenda yang akan me-drive ini sebagai leading sector terkait pertumbuhan target yang ingin kita capai," ucapnya.

Warga Tanjungpandan, Astriany, menyambut positif upaya pemerintah daerah memperluas digitalisasi. Menurutnya, layanan berbasis digital dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.

"Kami berharap pelayanan publik semakin cepat dan mudah diakses masyarakat dengan adanya digitalisasi ini," ujarnya.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia dan para pemangku kepentingan, transformasi digital diharapkan dapat semakin memperkuat pelayanan publik, mendukung kemudahan transaksi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih modern dan terintegrasi.