Masyarakat Diminta Berpartisipasi pada Sensus Ekonomi 2026

RRI.CO.ID, Sungailiat – Masyarakat dan pelaku usaha diminta untuk berpartisipasi dalam pendataan Sensus Ekonomi 2026 pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangka Debi Andayani mengungkapkan, sebelumnya BPS Kabupaten Bangka telah melakukan sosialisasi pendataan Sensus Ekonomi 2026 sejak awal tahun, baik melalui media massa, media sosial, spanduk, sosialisasi langsung di pusat keramaian dan bekerja sama dengan pihak terkait lainnya.

Dalam Sensus Ekonomi 2026, petugas yang menjadi mitra BPS Kabupaten Bangka akan melakukan pendataan ke rumah-rumah maupun ke tempat usaha. Untuk itu, masyarakat diharapkan untuk meluangkan waktu berpartisipasi memberikan informasi atau keterangan kepada petugas.

“Jadi partisipasi masyarakat bagaimana mereka menerima petugas kami, kemudian bersedia memberikan penjelasan kepada petugas kami. Sebelumnya petugas juga kulonuwun kepada kepala desa, lurah atau RT/RW setempat. Jadi petugas di lapangan punya id khusus ada rompi dan tanda pengenal yang terdapat QR Code yang langsung merujuk pada identitas petugas tersebut,” ujar Debi Andayani.

Bupati Bangka Fery Insani menyampaikan sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan perekonomian Indonesia.

Data yang dihasilkan akan menjadi landasan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bangka siap menyukseskan sensus ekonomi 2026.

“Mari kita turut menyukseskan sensus ekonomi 2026 dan berperan aktif sesuai tugas dan fungsi dan kewenangan masing-masing, menjaga integritas profesionalisme, dan menjamin kerahasiaan data, memperkuat sinergi, koordinasi dan kolaborasi, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026,” ujar Bupati Fery Insani.

Bupati Fery Insani menambahkan, data sensus ekonomi penting dalam pengambilan keputusan, kebijakan pemerintah, penyaluran bantuan sosial, dan ketepatan sasaran pembangunan.