Postur APBD 2026 Dievaluasi, Pangkalpinang Didorong Tambah PAD

RRI.CO.ID, Pangkalpinang - Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi postur APBD Tahun Anggaran 2026 Pemerintah Kota Pangkalpinang. Kemendagri minta Pemkot Pangkalpinang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah hingga sekitar Rp24 miliar.

Hal itu diminta Kemendagri pada Zoom Meeting, Senin, 8 Juni 2026, di Smart Room Center (SRC) Lantai II Kantor Wali Kota Pangkalpinang. Rapat dihadiri Wali Kota Pangkalpinang Saparudin, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang Budiyanto, serta jajaran pejabat lainya.

Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin menyebutkan asistensi bersama Kemendagri itu merupakan bagian dari analisis terhadap postur APBD Kota Pangkalpinang Tahun 2026 yang sebelumnya telah disahkan.

"APBD ini dianalisis oleh kementerian dan dihubungkan dengan indikator-indikator pembangunan. Untuk Kota Pangkalpinang, alhamdulillah penanganan stunting sudah di atas rata-rata nasional, kemudian angka kemiskinan juga di bawah rata-rata nasional," ujarnya.

Dari hasil rapat tersebut Wali Kota mengatakan masih terdapat sejumlah catatan, diantaranya terkait tingkat pengangguran yang masih berada di atas rata-rata nasional.

"Secara umum kita sudah sangat baik terkait besaran PAD, tapi untuk median secara nasional kita masih perlu peningkatan sekitar Rp24 miliar lagi. Kalau di Provinsi Babel, PAD kita paling tinggi," katanya.

Selain itu, Pemkot juga membidik tambahan pendapatan dari kontribusi laba perusahaan daerah, khususnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang pada tahun lalu mencatat keuntungan sebesar Rp4 miliar.

Saparudin menambahkan, asistensi dari Kemendagri tersebut dilakukan secara bertahap kepada masing-masing pemerintah daerah sebagai bagian dari pendampingan atau coaching penyusunan keuangan daerah.

Sementara itu, Yuki salah satu masyarakat berharap dengan langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota dapat berdampak bagi masyarakat. "Jadi masyarakat dapat merasakan manfaatnya, pelayanan, serta pembangunan," ucapnya.