RRI.CO.ID, Pangkalpinang- Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Bangka mengingingkan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit masyarakat dapat dibeli oleh para pengusaha kelapa sawit dengan harga diatas Rp 3.000 perkilogram.

Terlebih, menurut Ketua Apkasindo Bangka, Jamaludin, untuk harga Crude Palm Oil (CPO) saat ini, menyentuh Rp 15.195 per kilogramnya.

"Sesuai dengan harga CPO lagi bagus-bagus ini, kita minta di atas Rp 3.000. Terserah merekalah berapa penyesuainnya, yang penting jangan sampai di bawah Rp 3.000," kata Jamaludin, Senin 20 April 2026.

Penyesuaian harga tersebut pun diharapkan para petani, terlebih melihat data per Kamis 16 April 2026 Dinas Pangan dan Pertanian (Dinpanpertan) Kabupaten Bangka rata-rata perusahaan membeli tandan buah segar (TBS) sawit petani mandiri dibawah Rp 3.000 ribu perkilogram.

Beberapa perusahaan tersebut diantaranya PT. GML Mabat Rp2.990 per kilogram, PT. MAS Labu Rp2.820 per kilogram, PT. MAS Kapuk Rp2.830 per kilogram serta PT. PMM Simbel Rp2.880 per kilogram.

Apkasindo juga menyoroti terkait dengan pembangunan refinery atau fasilitas industri hilir yang mengolah minyak mentah menjadi produk jadi siap pakai.

"Tidak segampang itu membangun refinery karena menyangkut bahan baku, serta masalah pendanaan yang besar. Refinery yang skala besar modalnya Rp 1,6 triliun, tapi kalau ada niat kawan-kawan itu ya kita dorong. Kalau mereka siap, suruh mereka aja yang bangun refinery," katanya.

Selain itu rendemen sawit, terlebih saat ini kondisi cuaca di Provinsi Bangka Belitung tidak dalam musim penghujan.

"Sekarang tidak musim hujan, cuaca kita agak bagus. Kurasa rendemen kita sekarang sudah sudah baik, jadi rendemen itu bukan alasan membeli dibawah Rp 3.000," katanya.

Sementara, Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Didit Srigusjaya mendorong, agar tandan buah segar (TBS) kelapa sawit masyarakat dapat dibeli dengan harga paling rendah Rp 3.000 per kilogram.

"Yang penting harapan DPRD sangat minta tolong, kalau bisa sawit itu dibeli paling rendah harganya Rp 3.000. Karena mengapa? harga daripada pupuk ini luar biasa naik," ujar Didit.

Rapat ini akan ditindaklanjuti dengan rapat pada Kamis 23 April 2026 nanti. Rapat nanti akan mengundang seluruh perusahaan pabrik kelapa sawit yang memiliki kebun atau tidak, serta juga akan mengundang Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan se-Provinsi Bangka Belitung.

"Perlu dihadiri Kabupaten Kota karena kalau diserahkan kepada provinsi, otomatis pengawasan sedikit tidak maksimal maka kita berharap mereka hadir," katanya.

Selain itu pihaknya juga akan menghadirkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta pihak-pihak yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.

"Untuk permasalahan izin diserahkan kepada Dinas Perindustrian, disinilah power atau tawar-menawar Provinsi jika masih ada perusahaan sawit yang membelinya di bawah daripada harga yang tidak layak. Saya rasa perlu dievaluasi izinnya, inilah momentumnya. Mereka punya power, kita punya power juga. Namun power ini dimanfaatkan, untuk bargaining kepada rakyat," ujarnya.

DPRD juga akan meminta saran kepada Polda Bangka Belitung dan Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, berkaitan dengan penetepan harga oleh Pemerintah Daerah dan perusahaan.

"Artinya kita serahkan semuanya, pada saat rapat hari Kamis bagaimana keputusan akhir. Mudah-mudahan sebelum hari Kamis, harganya sudah bisa berpihak kepada masyarakat," katanya.