RRI.CO,ID, Pangkalpinang - “LKPJ ini bukan sekadar laporan, tetapi bukti kerja nyata. Kami ingin memastikan masyarakat Bangka Belitung benar-benar merasakan hasil pembangunan". Hal itu dikatakan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani.

Gubernur mengatakan itu pada penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat, 27 Maret 2026. Rapat dipimpin Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, di Ruang Paripurna DPRD Babel .

Terungkap sejak dilantik pada 17 April 2025, Gubernur Hidayat Arsani bersama jajaran Pemprov Babel berhasil menorehkan capaian signifikan dalam waktu relatif singkat. Sebanyak 26 penghargaan tingkat nasional berhasil diraih. Ini menjadi indikator kuat atas kinerja, inovasi, dan arah pembangunan yang tepat.

"Capaian ini adalah hasil kerja bersama. Sinergi antara pemerintah, DPRD, dan seluruh masyarakat menjadi kunci utama. Kami percaya, kolaborasi yang kuat adalah kunci untuk menghadirkan solusi dan menjawab tantangan pembangunan.

Gubernur Hidayat tidak menutup mata terhadap adanya berbagai tantangan yang masih dihadapi. Untuk itu, ia pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif untuk menjawab dinamika pembangunan ke depan.

Menurut Gubernur apapun prestasi harus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Prestasi itu di antaranya; di bidang tata kelola pemerintahan, Babel mencatat prestasi membanggakan dengan meraih predikat terbaik dalam pencegahan korupsi dari KPK RI, serta capaian reformasi birokrasi dengan skor tinggi 84,37. Sementara pada sektor pelayanan publik, penghargaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terbaik dari Kementerian Dalam Negeri menegaskan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Transformasi digital juga menjadi sorotan. Babel sukses menembus tiga besar nasional Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025, sekaligus menjadi salah satu provinsi yang telah membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di seluruh kabupaten/kota, langkah strategis dalam memperkuat keamanan dan ketahanan digital daerah.

Tak hanya itu, capaian sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi turut menunjukkan tren positif. Predikat Provinsi Layak Anak, keberhasilan implementasi Kawasan Tanpa Rokok di seluruh wilayah, hingga apresiasi atas pertumbuhan ekonomi nonpertambangan menjadi bukti pembangunan yang semakin inklusif dan berkelanjutan.

“Ke depan, kami akan menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan pembangunan dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat Bangka Belitung,” kata Gubernur Hidayat Arsani.

Menurut Gubernur, Penyampaian LKPJ itu memiliki dasar hukum yang kuat yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Pasal 71 ayat (1) UU tersebut, kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Wali Kota) wajib menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Tujuan LKPJ adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja pemerintah daerah dan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain LKPJ dari Gubernur Babel, Pantauan rri.co.id, Bupati Bangka Fery Insani juga telah menyampaikan LKPJ Tahun 2025 di Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangka, Rabu, 25 Maret 2026.

Ketika rapat paripurna DPRD Bangka, Bupati Bangka Fery Insani di antaranya menjelaskan, evaluasi dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang meningkat sebelumnya dengan indeks 70,78 kategori BB menjadi 80,74 kategori A.

“Hasil indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik juga meningkat dari angka 2,80 menjadi 3,00. Hasil dari indeks kepuasan masyarakat meningkat sebelumnya 84,54 menjadi 86,56,” kata Fery, tulis rri.co.id Rabu, 25 Maret 2026.

Menurut Fery, terkait opini hasil pemeriksaan atas LKPJ tahun sebelumnya, tetap bertahan dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Tertuju hasil pengukuran kinerja, Pemerintah Kabupaten Bangka menunjukkan performa yang baik.(Sumber: Rilis Biro Adpim Setda Babel)