RRI.CO.ID, Sungailiat – Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangka tahun 2025 menunjukkan peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi kategori A.

Ketika rapat paripurna DPRD Bangka, Bupati Bangka Fery Insani menjelaskan, evaluasi dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang meningkat sebelumnya dengan indeks 70,78 kategori BB menjadi 80,74 kategori A.

“Hasil indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik juga meningkat dari angka 2,80 menjadi 3,00. Hasil dari indeks kepuasan masyarakat meningkat sebelumnya 84,54 menjadi 86,56,” kata Fery, Rabu, 25 Maret 2026.

Namun opini hasil pemeriksaan atas LKPJ tahun sebelumnya tetap bertahan dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pemerintah kabupaten tersebut, menunjukkan performa yang baik, termasuk dari hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan skor 3,1096 yang menunjukkan peningkatan dari skor tahun sebelumnya 2,9542.

Indeks pencapaian dari standar pelayanan minimal dengan kategori tuntas utama dengan nilai 96,25 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya 95,30.

Dikatakan dia, LKPJ Bupati Bangka tahun anggaran 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 kepada masyarakat melalui DPRD Kabupaten Bangka.

LKPJ ini akan dibahas secara internal oleh DPRD. “Kemudian menghasilkan rekomendasi, saran, koreksi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan ke depan," ujarnya.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Bangka Jumadi mengungkapkan, bahwa salah satu kewajiban Bupati, menyampaikan laporan dan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ).

“Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir,” kata Jumadi.

DPRD Kabupaten Bangka sesuai kewenangannya, melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran untuk membahas Laporan Pertanggungjawaban dari Bupati tahun 2025.