RRI.CO.ID, Belitung Timur - Kondisi keuangan negara dan daerah yang masih dalam masa efisiensi berdampak pada penundaan sejumlah proyek fisik pembangunan di Kabupaten Belitung Timur. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRP2RKP) Beltim pada tahun 2026 hanya menerima alokasi anggaran sekitar Rp36 miliar.

Kepala DPUPRP2RKP Beltim, Idwan Fikri mengatakan, nilai tersebut sudah termasuk belanja pegawai. Sementara anggaran yang benar-benar tersedia untuk kegiatan fisik, pemeliharaan, dan program teknis lainnya hanya sekitar Rp17 miliar. Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat sejumlah rencana pekerjaan belum dapat dijalankan secara maksimal."

Ia menjelaskan, salah satu program prioritas daerah yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah rehabilitasi rumah layak huni dengan target 1.000 unit. Meski demikian, pada 2026 Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman baru mampu menganggarkan perbaikan sebanyak 180 rumah. Anggaran tersebut juga mencakup pembangunan jalan permukiman serta bantuan sosial bagi masyarakat.

“Masih belum sehat, sama seperti tahun lalu. Anggaran itu untuk semua kegiatan yang ada, baik jalan permukiman hingga bansos untuk dibagikan ke masyarakat,” kata Idwan saat dihubungi pada Sabtu, 31 Januari 2026.

Selain itu, pada 2026 DPUPRP2RKP juga merencanakan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk Kecamatan Damar. Hingga saat ini baru dua kecamatan di Kabupaten Belitung Timur yang telah memiliki RDTR, yakni Manggar dan Gantung. Idwan menyebut kebutuhan anggaran penyusunan satu RDTR mendekati Rp1 miliar dan sebelumnya mendapat dukungan dari Kementerian ATR/BPN.

"Anggarannya lumayan besar hampir Rp1 milyar untuk satu RDTR. Pembuatan RDTR dulu (Kecamatan Manggar dan Gantung-red), kita dibantu kawan-kawan dari Kementerian ATR/BPN," katanya.

Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Ilfan Suryawan, membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas program pembangunan. Fokus diarahkan pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap pelayanan dasar dan kebutuhan mendesak masyarakat.

"Prioritas daerah tahun 2027 adalah penguatan pertanian, perikanan dan ekonomi kreatif, penguatan konektivitas antarwilayah dan pemerataan infrastruktur dasar permukiman serta ruang terbuka publik. serta penguatan tata kelola dan kualitas lingkungan hidup,” ujarnya.