Perampingan SOTK Januari 2027, Lima Jabatan Eselon II Bangka Dilakukan Likuidasi

RRI.CO.ID, Sungailiat - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka berencana melakukan perampingan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) mulai Januari 2027. Dalam penataan tersebut, sebanyak lima jabatan eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama disebut akan dilikuidasi.

Bupati Bangka Fery Insani mengatakan, penataan SOTK berkaitan dengan perubahan nomenklatur, penggabungan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), serta penyesuaian terhadap jabatan baru.

Menurutnya, perubahan besar tidak dilakukan dalam waktu dekat karena membutuhkan berbagai persiapan administrasi dan teknis.

“Kalau beberapa mutasi yang banyak itu, kita akan lakukan pemberlakuan di awal tahun. Karena nanti terkait nomenklatur baru, penggabungan kantor, jabatan baru, kita mulai Januari 2027,” ujar Fery.

Ia menjelaskan, pelaksanaan perubahan SOTK saat ini dinilai akan cukup merepotkan.

“Karena tidak mungkin sekarang, kalau sekarang repot kita, harus mengganti spesimen dan segala macam,” katanya.

Fery menyebut, berdasarkan perhitungan pemerintah daerah, terdapat lima jabatan eselon II yang akan hilang atau dilikuidasi dalam proses perampingan.

“Hitungan kita dengan jumlah yang pensiun, insyaallah cukuplah itu,” ucapnya.

Meski demikian, Fery menegaskan bahwa perampingan SOTK tidak serta-merta diikuti dengan mutasi besar-besaran. Ia justru menginginkan mutasi dilakukan seminimal mungkin dan hanya untuk kebutuhan yang dianggap mendesak.

“Mutasi semakin jarang, semakin bagus. Saya hindari itu. Tapi memang kita akan isi beberapa personel di lini kesehatan, karena itu sangat penting, dalam waktu dekat,” kata Fery.

Fery juga menegaskan komitmennya untuk tidak menghilangkan jabatan secara sembarangan dalam proses penataan organisasi. Pengurangan jabatan akan dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan kondisi tertentu.

“Saya tetap komitmennya itu, tidak menghilangkan jabatan kecuali ada persoalan, mengundurkan diri,” katanya.

Pegawai Pemkab Bangka Ola mengaku kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah cukup baik.

“Bupati sangat tau akan aturan kepegawaian, kita berharap ke depan semua program pemerintah berjalan dengan baik, kesejahteraan bertambah, pelayanan publik pun meningkat,” ujarnya.