PT Timah dan Pemkab Beltim Evaluasi Pasca Aksi Demontrasi 7 Agustus

RRI.CO.ID, Belitung Timur – PT Timah Tbk bersama Pemerintah Kabupaten dan Forkopimda Belitung Timur mengevaluasi kondisi pasca aksi unjuk rasa yang berlangsung pada 7 Agustus 2026 di Kantor Unit PT Timah dan Gudang Biji Timah, Kecamatan Gantung.

Direktur Operasi PT Timah Tbk, Mayjen TNI (Purn.) Handy Geniardi, mengatakan, aksi pada 7 Agustus 2026 terjadi secara spontan di sejumlah titik operasional PT Timah. Handy mengatakan lebih lanjut bahwa PT Timah menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Namun, penyampaian aspirasi tetap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

“Kami tentu menghormati penyampaian aspirasi masyarakat karena itu merupakan hak yang dilindungi undang-undang. Tetapi tentu pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk ketika dilakukan di area operasional perusahaan,” katanya, Jum'at, 14 Agustus 2026.

Sementara itu, Direktur SDM PT Timah Tbk Ratih Mayasari mengatakan pasca kejadian, perusahaan terus melakukan koordinasi dan pelaporan kepada pemegang saham, Danantara, regulator, kementerian, serta lembaga teknis terkait.

"Koordinasi tersebut dilakukan untuk menentukan langkah terbaik bagi perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan ketentuan yang berlaku bagi PT Timah sebagai BUMN," katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Belitung Timur, Khairil Anwar, meminta PT Timah memastikan anggaran yang tersedia dapat segera mengalir sehingga tidak menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.

“Yang paling penting adalah bagaimana anggaran yang tersedia ini bisa mengalir dan tidak tersendat, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan,” kata Khairil.

Pemkab Belitung Timur juga meminta adanya pemantauan terhadap proses pembelian hasil timah di tingkat kolektor maupun penampung. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan dana yang telah tersedia benar-benar diterima masyarakat.

“Jangan sampai dana yang sudah tersedia justru tertahan di tingkat penampung. Kita ingin memastikan proses pembelian hasil timah ini berjalan dan masyarakat menerima haknya,” ujarnya.

Khairil berharap koordinasi dan komunikasi antara PT Timah, pemerintah daerah, serta aparat keamanan terus diperkuat untuk mencari solusi atas persoalan pertimahan di Belitung Timur.