RRI.CO.ID, Sungailiat - DPRD Kabupaten Bangka menetapkan tiga rekomendasi bagi pabrik kelapa sawit (PKS) sebagai upaya melindungi kepentingan dan kesejahteraan petani sawit.

Rekomendasi disepakati dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait rendahnya harga tandan buah segar (TBS) sawit yang dikeluhkan petani, Senin, 8 Juni 2026.

Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Jumadi, menjelaskan, tiga poin rekomendasi, Pertama, seluruh PKS diwajibkan menjalin kemitraan dengan petani swadaya atau petani mandiri yang berada di sekitar wilayah operasional pabrik.

“Minimal 20 persen dari kapasitas pabrik harus bermitra dengan petani swadaya,” kata Jumadi.

Rekomendasi kedua, DPRD meminta seluruh PKS menjaga stabilitas harga TBS agar tidak mengalami penurunan drastis yang dapat merugikan petani sawit. Sedangkan rekomendasi ketiga berkaitan dengan antrean kendaraan pengangkut sawit di pabrik, di mana kendaraan milik petani lokal diminta untuk diprioritaskan.

Menurut Jumadi, tiga rekomendasi tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Bupati Bangka untuk ditindaklanjuti melalui kebijakan dan langkah konkret di lapangan.

“Kami akan merekomendasikan tiga poin ini kepada Bupati Bangka untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program kemitraan antara petani dan PKS. Salah satunya adalah kekhawatiran petani mandiri terhadap pendataan kebun sawit yang mereka miliki.

Kendati demikian, DPRD Bangka berharap rekomendasi tersebut dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan hubungan yang lebih baik antara perusahaan pengolahan sawit dan petani, sekaligus menjaga stabilitas harga TBS sehingga kesejahteraan petani sawit di Kabupaten Bangka dapat terus meningkat.

"Alhamdulillah, jika ada campur tangan pemerintah minimal dapat menjadi kontrol perusahaan agar tetap berpihak kepada petani," kata petani sawit Bangka Wawan.