RRI.CO.ID, Belitung Timur - Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mulai membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai langkah percepatan realisasi program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan kurang mampu, Kamis, 22 Mei 2026.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosPPPA) Kabupaten Belitung Timur, Ronny Setiawan mengatakan pembentukan satgas dilakukan untuk memastikan seluruh persyaratan dan tahapan pembangunan Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai target.

“Hari ini kita mulai membahas dan mengumpulkan pihak-pihak terkait dalam tim percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Ini untuk memastikan apa saja yang masih kurang dan harus segera dilengkapi,” kata Ronny.

Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga mengevaluasi sejumlah persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat, termasuk kesiapan lahan seluas 8,6 hektare serta kelengkapan dokumen lingkungan berupa RKL-UPL.

“Kita ingin memastikan pada tahap ketiga tahun 2026 nanti, Belitung Timur benar-benar mendapatkan alokasi pembangunan Sekolah Rakyat dan tidak lagi tertunda seperti sebelumnya,” ucapnya.

Ia berharap seluruh persyaratan yang dibutuhkan dapat segera dipenuhi sehingga pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Belitung Timur dapat segera direalisasikan dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak kurang mampu.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Adi Zahriadi menilai percepatan pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan kolaborasi lintas sektor di lingkungan pemerintah daerah.

Menurutnya, sinergi antar perangkat daerah menjadi faktor penting agar seluruh tahapan program dapat berjalan lancar, mulai dari pendataan calon siswa, kesiapan sarana, hingga pemenuhan administrasi pendukung.

“Program ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kerja sama dan kolaborasi seluruh perangkat daerah agar percepatan pembangunan Sekolah Rakyat bisa berjalan sesuai harapan,” katanya.