RRI.CO.ID, Belitung Timur - Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) memastikan akan terus memperjuangkan nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meskipun daerah menghadapi pemangkasan anggaran yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten, mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu dua tahun terakhir, dana transfer ke daerah mengalami pemotongan hingga sekitar Rp150 miliar. Namun demikian, pemerintah pusat juga tetap memberikan dukungan anggaran untuk pembangunan di daerah.

“Kalau kita lihat, memang ada pemotongan sekitar Rp150 miliar. Cuma kebijakannya, kita mau tidak mau sekarang harus banyak komunikasi dengan pusat," ujar Kamarudin, Selasa 27 April 2026.

Bupati Kamarudin menyebutkan, total bantuan dari pemerintah pusat untuk berbagai program di Belitung Timur. Salah satunya melalui pembangunan SMA Unggul Garuda dengan alokasi awal Rp218 miliar. Jika diakumulasikan, bantuan pusat ke Belitung Timur mencapai lebih dari Rp300 miliar.

Menurutnya, keberadaan PPPK sangat vital dalam menunjang pelayanan publik, sehingga kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan keberlanjutan layanan kepada masyarakat. Untuk itu, Bupati akan melakukan koordinasi lanjutan dengan kementerian terkait guna mencari solusi terbaik terhadap status dan keberlanjutan PPPK.

"Kalau PPPK ini kita putuskan tanpa solusi, siapa yang akan memberikan pelayanan, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan,” katanya.

Ia juga mengimbau para tenaga PPPK untuk tetap bekerja seperti biasa dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.

“Tidak usah galau, tetap bekerja seperti biasa. Kami pasti upayakan yang terbaik dan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Belitung Timur, Fezzi Uktolseja, mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan berbagai opsi strategis dalam menghadapi ketidakpastian kebijakan dari pemerintah pusat. Menurutnya, jika regulasi tidak mengalami perubahan, maka daerah harus memiliki rencana cadangan yang matang agar tidak menimbulkan dampak terhadap pelayanan publik.

“Kontribusi PPPK ini sangat besar, mereka sudah membantu menutup kekurangan ASN di banyak lini pelayanan,” ujarnya.

Fezzi memastikan DPRD akan terus mengawal kebijakan terkait PPPK, agar tetap berpihak pada keberlangsungan pelayanan publik serta memberikan kepastian bagi para tenaga PPPK di Belitung Timur.