RRI.CO.ID, Pangkalpinang- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani menyatakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur selama setahun 2025 telah diterima DPRD Babel.

“Hari ini LPJ pertanggungjawaban saya selama satu tahun. Alhamdulillah, hari ini semua pertanggungjawaban bisa diterima oleh bapak-bapak dewan yang ada di sini,” kata Hidayat, Senin 27 April 202.

Menurut Hidayat, beberapa poin catatan rekomendasi DPRD Babel ke organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pempeov Babel adalah hal yang biasa.

“Ya biasa itu, tidak ada semua orang yang sempurna, tapi secara administrasi, secara hukum, secara kompetibel itu bisa diterimakan, ya. Biasa itu, ya,” katanya.

Diketahui, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar Rapat Paripurna yang diisi dua agenda yakni penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun Anggaran 2025 dan hasil kerja Panitia Khusus terkait pelaksanaan program plasma serta tanggung jawab sosial perusahaan dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.

Pimpinan Rapat Paripurna, Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Iskandar, mengatakan, rekomendasi yang disusun merupakan hasil nyata dari pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan secara mendalam dan menyeluruh.

Ia menekankan, dokumen yang dihasilkan bukan sekadar kewajiban administrasi tahunan, melainkan menjadi pedoman penting bagi perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang.

“Rekomendasi ini lahir dari proses penelaahan dan pengkajian yang komprehensif, yang melibatkan kerja sama antara komisi-komisi di lingkungan DPRD dengan perangkat daerah terkait. Kami menelusuri dan meninjau setiap aspek penggunaan anggaran serta pelaksanaan program pembangunan sepanjang tahun 2025,” kata Edi.

Hal ini dilakukan, kata Edi, untuk memastikan setiap rupiah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah benar-benar dimanfaatkan dengan baik dan memberikan manfaat serta dampak yang nyata bagi kehidupan masyarakat.

DPRD juga menyampaikan sejumlah catatan strategis yang memuat berbagai saran dan masukan perbaikan. Hal ini mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, hingga pelaksanaan tugas umum pemerintahan.

Edi menambahkan, seluruh poin yang tercantum dalam keputusan resmi DPRD diharapkan dapat dijadikan acuan utama oleh Gubernur beserta seluruh jajarannya, dalam memperbaiki berbagai kekurangan yang ditemukan dan dievaluasi dari pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya.