RRI.CO.ID, Belitung Timur - Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) sebagai bagian dari transformasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini terhitung mulai minggu kedua April 2026.

Dalam kebijakan tersebut, terdapat penyesuaian jam kerja ASN, di mana pada hari Senin hingga Kamis jam kerja diperpanjang, dari sebelumnya pukul 16.00 menjadi pukul 16.30. Sementara itu, pada hari Jumat, ASN diberikan fleksibilitas bekerja dari rumah (WFH) dengan jam kerja dimulai pukul 07.30 hingga 14.30 melalui sistem presensi secara daring.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Beltim, Hendri Yani menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat yang menekankan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Prinsipnya kita mengacu kepada surat edaran dari pemerintah pusat. Substansinya, WFH ini mendorong kita untuk melakukan penghematan, terutama dalam kondisi global saat ini yang juga berdampak ke daerah,” ungkap Hendri, Rabu 8 April 2026.

Menurut Kulok, sapaan Hendri Yani, penyesuaian jam kerja dilakukan agar akumulasi jam kerja ASN tetap terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hari Senin hingga Kamis, jam kerja ASN bertambah 30 menit.

Lebih lanjut, Kulok mengingatkan bahwa kebijakan ini juga bertujuan untuk mendukung efisiensi penggunaan energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM), sehingga membutuhkan komitmen bersama seluruh ASN.

“Jam kerja kita maksimalkan dari Senin sampai Kamis dengan penambahan waktu. Jadi pemenuhan jam kerja ASN tetap sesuai regulasi, meskipun Jumat diterapkan WFH,” kata Kulok.

Sementara itu, sejumlah masyarakat menyambut positif penerapan kebijakan WFH setiap hari Jumat, namun tetap berharap pelayanan publik tidak terganggu. Salah seorang warga Manggar Rindi, mengatakan kebijakan tersebut dinilai baik selama tidak mempersulit masyarakat dalam mengurus keperluan administrasi.

“WFH ini bisa jadi solusi penghematan, tapi pengawasannya harus jelas. Supaya ASN tetap disiplin dan tidak disalahgunakan,” ujar Rindi.

Dengan kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berharap tercipta keseimbangan antara efisiensi anggaran, produktivitas ASN, dan kualitas pelayanan publik.