RRI.CO.ID, Pangkalpinang- Korupsi masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan, dengan persentase kasus yang cukup tinggi di pemerintah daerah.

Hal itu disampaikan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani pada Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi 2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kantor Gubernur, Rabu 8 April 2026.

Oleh karena itu, kata Hidayat, diperlukan penguatan sistem pencegahan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pada tahun 2026, instrumen pencegahan korupsi bertransformasi dari MCP menjadi MCSP, sebagai upaya menciptakan ekosistem antikorupsi yang tidak hanya administratif, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat.

“Program MCSP mencakup 8 area intervensi utama, yaitu Perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, pelayanan publik, penguatan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, dan pengelolaan aset daerah,” ucap Hidayat.

Ia juga menegaskan pentingnya transparansi dalam pelayanan publik Pencegahan praktik gratifikasi, suap, dan pemerasan. Peran strategis APIP sebagai pengawas internal.

Selain itu, ia menyampajkan apresiasi kepada KPK atas pendampingan yang diberikan, serta kepada seluruh jajaran Pemprov Babel atas capaian peringkat terbaik II nasional dengan nilai MCSP 88,16 pada tahun 2025.

“Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja, dengan target menjadi peringkat pertama nasional di tahun mendatang,” ujarnya.

Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Untung Wicaksono berharap Bangka Belitung dapat meraih penghargaan yang terbaik lagi dari KPK RI.

“Harapannya Bangka Belitung untuk tahun mendatang dapat menjadi peringkat pertama dalam segala pencapaiannya,” kata Untung.