RRI.CO.ID, Belitung Timur - Bupati Belitung Timur (Beltim) Kamarudin Muten, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib 1.968 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berpotensi terdampak kebijakan penyesuaian belanja pegawai sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Kamarudin menyampaikan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari kejelasan terkait kelanjutan kontrak PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang akan berakhir pada Agustus 2026.

Ia mengungkapkan, besok dirinya dijadwalkan bertolak ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk menanyakan secara langsung kemungkinan perpanjangan kontrak PPPK tersebut.

“Kontrak akan berakhir Agustus, sehingga kami perlu memastikan apakah masih dapat diperpanjang atau tidak. Saya bersama jajaran besok akan ke MenPAN-RB untuk mendiskusikan persoalan ini," ujar Kamarudin kepada RRI, Senin 6 April 2026.

Kamarudin mengungkapkan saat ini porsi belanja pegawai dalam APBD Beltim telah mencapai lebih dari 42 persen. Jumlah ini jauh melampaui batas maksimal 30 persen yang ditetapkan pemerintah pusat seperti yang tertuang dalam UU HKPD.

“Ini menyangkut masyarakat kita juga. Tidak boleh ada yang diabaikan, terutama terkait tenaga kerja,” tegasnya

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Belitung Timur Hendri Yani mengingatkan agar pegawai tetap disiplin dan tidak meninggalkan tugas akibat kondisi yang ada saat ini. Selain itu, ia mengingatkan para PPPK agar tetap menunjukkan kinerja yang baik dan profesional dalam menjalankan tugas.

"Kami ingatkan kawan-kawan tetap bekerja dengan baik dan berkinerja dengan baik. Jangan sampai melanggar ketentuan disiplin pegawai, karena pimpinan juga akan melihat hal tersebut,” ujarnya.