RRI.CO.ID, Belitung Timur - PT Pertamina (Persero) bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) menggencarkan program konversi LPG. Melalui program tersebut, masyarakat dapat menukar dua tabung LPG 3 kilogram kosong menjadi satu tabung bright gas 5,5 kilogram, atau menukarkan tiga tabung LPG 3 kilogram menjadi satu tabung gas 12 kilogram.

Perwakilan Pertamina, Prawira, mengatakan program konversi dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah agar penggunaan LPG subsidi lebih tepat sasaran. Menurutnya, langkah ini diharapkan mampu menekan penggunaan LPG 3 kilogram oleh kelompok yang tidak berhak.

"Sasaran program adalah pengguna gas dengan kategori kategori mampu yang masih menggunakan gas LPG 3 kilogram untuk beralih ke gas non subsidi. Misalnya, di sejumlah sektor usaha seperti laundry, restoran besar, perusahaan, ASN, TNI/Polri yang seharusnya sudah beralih ke gas non-subsidi," kata Prawira pada Jum'at, 27 Februari 2026.

Dari sisi ketersediaan, Pertamina memastikan stok tabung LPG non-subsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram, dalam kondisi aman. Terkait pelaksanaan program, jadwal kegiatan pengawasan akan dikolaborasikan bersama Pemerintah Daerah.

"Tabung gas LPG 3 kg yang ditarik dari pengguna yang tidak berhak nantinya akan dikembalikan ke SPBE untuk pengelolaan lebih lanjut," ujar Prawira.

Kebijakan pengalihan penggunaan LPG subsidi 3 kilogram ke tabung non-subsidi 5,5 kilogram bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Belitung Timur mendapat dukungan dari kalangan internal pemerintah daerah. Salah satu ASN, Feri Suswanto, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, sebagai pegawai tetap, sudah semestinya ASN tidak lagi menggunakan LPG 3 kilogram yang diperuntukkan bagi warga prasejahtera.

“Sebagai ASN, kita memang sudah seharusnya beralih ke LPG non-subsidi. Tabung 3 kilogram itu lebih tepat untuk masyarakat yang secara ekonomi masih membutuhkan,” ujar Feri.

Menurutnya, meski terdapat selisih harga dibandingkan LPG subsidi, penggunaan tabung non-subsidi masih tergolong mampu dijangkau. Ia menilai, keputusan tersebut juga menjadi bentuk kesadaran moral agar tidak mengambil hak masyarakat yang lebih membutuhkan.