RRI.CO.ID, Belitung Timur - Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur mengajukan 126 usulan pembangunan yang dihimpun dari seluruh desa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Usulan tersebut akan dibahas dalam tahapan perencanaan daerah untuk direalisasikan sesuai skala prioritas.

Camat Manggar, Herri Susanto menjelaskan mayoritas usulan pembangunan didominasi sektor infrastruktur melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRP2RKP) serta sektor pendidikan melalui Dinas Pendidikan.

“Prioritas kita bagaimana meningkatkan infrastruktur untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Tapi tentu harus disesuaikan dengan isu pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan juga lingkungan,” ujar Herri usai kegiatan pembukaan Musrenbang Kecamatan Manggar pada Kamis, 12 Februari 2026.

Selain infrastruktur fisik, Kecamatan Manggar juga menaruh perhatian pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan hasil lokakarya mini lintas sektor bidang kesehatan, terdapat sejumlah persoalan yang perlu penanganan serius, di antaranya permasalahan stunting dan pernikahan usia remaja.

"Itu berbanding lurus. Ketika angka putus sekolah tinggi, potensi pernikahan remaja juga meningkat. Anak-anak yang tidak bersekolah tentu memiliki aktivitas berbeda dan lebih rentan menikah di usia muda,” katanya.

Pemerintah kecamatan pun berupaya mendorong pencegahan putus sekolah serta meningkatkan edukasi kepada remaja dan keluarga. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan angka pernikahan dini sekaligus mencegah stunting, sehingga tercipta generasi muda yang siap membangun keluarga secara matang dan berkualitas.

Sementara itu, Kepala DPUPRP2RKP Kabupaten Belitung Timur, Idwan Fikri mengatakan pihaknya akan melakukan penelaahan teknis terhadap setiap usulan yang masuk. Menurutnya, penentuan prioritas akan mempertimbangkan tingkat urgensi dan dampak langsung bagi masyarakat.

“Kami akan melihat kondisi eksisting di lapangan serta menyesuaikan dengan kemampuan anggaran. Usulan yang bersifat mendesak dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat tentu menjadi perhatian utama,” katanya.