RRI.CO.ID, Pangkalpinang- DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendukung pembangunan Rumah Sakit (RS) Jantung dan Stroke di Babel. Kendati demikian, DPRD secara tegas menolak skema pembiayaan yang bersumber dari pinjaman daerah maupun pengalokasian langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, usai memimpin rapat pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Babel, Senin 3 Agustus 2026.

Didit menjelaskan, meskipun secara fungsi dan manfaat pembangunan RS khusus ini tergolong penting serta sejalan dengan visi-misi kepala daerah, kondisi fiskal daerah saat ini menjadi pertimbangan utama penolakan opsi pinjaman.

“Intinya, DPRD setuju pembangunan Rumah Sakit Jantung dan Stroke. Akan tetapi, kita tidak setuju jika menggunakan pinjaman atau menggunakan APBD, karena kondisi daripada APBD kita saat ini belum begitu baik. Maka untuk pinjaman, intinya DPRD menolak," kata Didit.

Sebagai jalan keluar, DPRD Babel mendorong Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota untuk aktif menagih hak daerah berupa sisa royalti yang belum disetorkan oleh pemerintah pusat.

“Solusinya, mari sama-sama kita minta kepada pemerintah daerah untuk mengejar sisa royalti kita yang belum dibayar oleh pusat sebanyak Rp2 triliun. Itu merupakan royalti dari ekspor tahun 2025, dan belum terhitung untuk tahun 2026," ujarnya.

Sementara, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bangka Belitung, Fery Afrianto, menyatakan, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) menghormati proses pembahasan yang berlangsung bersama DPRD itu.

Fery menyebutkan, Pemprov Babel terus berupaya memberikan penjelasan komprehensif terkait rencana pembiayaan pembangunan fasilitas kesehatan tersebut dalam rapat lanjutan perencanaan APBD.

“Kita kan berusaha menjelaskan juga nanti. Berproses lah nanti rapat APBD dengan Banggar. Nanti akan dibahas dan disampaikan ke DPRD secara resmi," ujar Fery.