DPRD Babel Gerak Cepat Cari Solusi Anjloknya Harga Sawit

RRI.CO.ID, Pangkalpinang- DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bergerak cepat dalam mencari solusi atas anjloknya harga kelapa sawit di tingkat petani daerah. Mengingat sektor komoditas kelapa sawit dan pertambangan timah merupakan pilar utama penopang perekonomian masyarakat Babel saat ini, penurunan harga yang drastis menjadi perhatian serius legislatif.

Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Elvi Diana, mengatakan, di bawah inisiasi Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, pihak legislatif telah resmi melayangkan surat permohonan audiensi kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun).

"DPRD Provinsi Bangka Belitung sudah bersurat kepada Kementerian Pertanian, khususnya ke Dirjen Perkebunan, untuk bisa menerima audiensi kami. Saat ini suratnya sedang berproses. Harapan kami, antara hari Kamis atau Jumat ini, kami bisa beraudiensi langsung dengan Dirjen Perkebunan agar bisa mencari solusi atas kebuntuan ini," ujar Elvi.

Penurunan harga komoditas sawit dari kisaran Rp2.800 per kilogram menjadi sekitar Rp1.000-an per kilogram dinilai sangat memukul daya beli masyarakat bawah. Elvi menegaskan, dampak dari ketidakstabilan harga ini meluas dari urusan domestik rumah tangga hingga roda perekonomian daerah secara keseluruhan.

Situasi ini kian mendesak karena momentum penurunan harga bertepatan dengan masa krusial kebutuhan finansial keluarga.

Penurunan pendapatan petani sawit secara masif. Momentum terjadi bersamaan dengan masa libur sekolah, kenaikan kelas, serta menyambut tahun ajaran baru yang membutuhkan biaya pendidikan tinggi.

Langkah koordinasi ke tingkat pusat ini diambil agar Pemerintah Provinsi dan DPRD Babel mendapatkan data serta kebijakan yang akurat dari pihak yang berkompeten secara regulasi. DPRD Babel berkomitmen untuk tidak sekadar berspekulasi tanpa dasar yang jelas mengenai penyebab anjloknya harga.

"Kami mencari benang merahnya dari pihak yang berkompetensi dan betul-betul mengetahui regulasi ini. Mengapa kami ke pusat melalui inisiasi Pak Ketua DPRD, karena ini ranah mereka. Kami ingin melihat bagaimana insight dari Kementerian Pertanian saat ini, serta membedah alur permasalahan dari hulu hingga ke hilirnya," ucap Politisi PDI-P ini.

DPRD Babel berharap pemerintah pusat dapat memberikan intervensi kebijakan yang mampu menstabilkan kembali tata niaga kelapa sawit di daerah, demi mengamankan masa depan pendidikan anak-anak dan kesejahteraan para petani di Bangka Belitung.

Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) meminta harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di pabrik kelapa sawit (PKS) maupun petani kembali normal.

Hal itu disampaikan oleh Plt Ketua Apkasindo Babel Jamaluddin pada rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Babel, Selasa 2 Juni 2026.

Ia mengatakan, per 29 Mei 2026, harga Crude Palm Oil (CPO) di Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) sudah menunjukkan penawaran yang positif mendekati angka Rp15.000.

"Penawaran di KPBN sudah mendekati Rp15.000, jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi pihak PKS untuk membeli TBS dengan harga yang tidak normal atau di bawah standar kelayakan. Saat ini di Pulau Bangka harga memang mulai merangkak naik, seperti di PT Thep yang menyentuh Rp2.650 dan PT Bumi Liwung Cahaya Mentari di angka Rp2.520," kata Jamaluddin.

Selain masalah harga, dalam RDP tersebut para petani juga menyampaikan aspirasi terkait adanya dugaan permainan timbangan di tingkat pabrik. Menanggapi hal itu, Apkasindo meminta Dinas Pertanian proaktif turun ke lapangan melakukan pengawasan ketat mengacu pada Permentan Nomor 13 Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penetapan harga.

"Kami meminta Satgas Pangan Ditreskrimsus Polda Bangka Belitung untuk menindak tegas PKS-PKS yang belum membeli sawit sesuai standar ininya, termasuk mengawasi praktik kecurangan timbangan," katanya.

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya menyatakan bahwa pihak legislatif mengacu pada hasil kesimpulan rapat di Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Wakil Menteri Pertanian pada Jumat, 29 Mei 2026. Berdasarkan regulasi tersebut, kepala daerah diminta untuk mengawal implementasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 13 Tahun 2024.

"DPRD meminta dengan tegas agar pabrik-pabrik PKS mengembalikan harga beli sawit sesuai hasil kesepakatan rapat bersama Dinas Pertanian dan Perkebunan pada 7 Mei 2026 lalu di kantor gubernur," ujar Didit.

Menurut Didit, pola fluktuasi harga yang dinilai sangat merugikan para petani lokal di Bangka Belitung. Menurutnya, skema penurunan harga terjadi sangat drastis, sedangkan tren kenaikannya berjalan sangat lambat.

"Harga sawit ini turunnya seperti air hujan, langsung drastis merosot Rp1.000 hingga Rp1.200. Tapi giliran naik, seperti siput berjalan, hanya Rp150 sampai Rp200. Saat ini rata-rata dibeli Rp2.100 per kilogram, padahal dengan kondisi harga pupuk yang tinggi sekarang, harga ideal agar petani bisa bernapas adalah Rp2.700 per kilogram," katanya.

Ia mengingatkan bahwa anjloknya komoditas kelapa sawit akan membawa efek domino yang luas bagi perekonomian daerah. "Jika harga sawit anjlok, dampaknya kompleks. Daya beli masyarakat menurun, UMKM melemah, pasar menjadi sepi, bahkan potensi angka kriminalitas bisa meningkat," ucapnya.